"KPAI menyayangkan lambatnya penanganan karena baru dua pelaku yang ditangkap, sementara ada tujuh versi (keterangan) pelaku dan 10 orang versi keluarga korban," kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, dalam kasus perlindungan khusus anak, aparat penegak hukum seharusnya berpatokan pada Pasal 59A UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan proses hukum harus cepat, korban harus mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

Pihaknya pun mendesak polisi agar memproses kasus ini dengan cepat dan mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Dengan memperhatikan hak anak yang meninggal agar anak mendapatkan kejelasan kematiannya dan tidak mendapatkan stigma negatif," kata Diyah Puspitarini.

Sebelumnya, seorang anak laki-laki berinisial I (16) menjadi korban pengeroyokan hingga berujung tewas di Bantul, DI Yogyakarta.

Pascamengalami penganiayaan, I sempat menjalani perawatan medis.

Namun ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis (16/4/2026).

Awalnya pada Selasa (14/4/2026) malam, I yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dijemput oleh dua orang dengan menggunakan motor.

Kemudian dua orang itu membawa korban ke lapangan Gadung Melati Pandak, Bantul.

Korban kemudian diduga mengalami pengeroyokan dan disiksa oleh para pelaku.

Informasi dari pihak keluarga korban, jumlah pelaku diduga ada sepuluh orang yang terdiri dari orang dewasa dan usia anak.

Hingga saat ini Polres Bantul telah menetapkan dua pelaku, yakni berinisial BLP (18) dan YP (21) sebagai tersangka dan menahannya.

Polisi menduga kasus penganiayaan ini berlatar belakang permasalahan antargeng.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Erlina Hidayati Sumardi di Yogyakarta, Selasa (28/4/2026), mengatakan langkah ini diambil guna memastikan perlindungan anak benar-benar terjaga tanpa celah.

Penegasan itu terkait kasus kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang juga tak berizin.

"Bapak Gubernur tadi mengarahkan supaya yang sudah beroperasi belum berizin ini untuk segera ditutup dan kemudian segera dilakukan pemanggilan untuk segera memproses perizinan," kata Erlina dalam keterangan usai pertemuan dengan Gubernur DIY.

Menurut dia, langkah tegas tersebut perlu dilakukan agar kejadian yang memilukan tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir.

Hal itu sesuai beberapa arahan yang diberikan Sultan, di antaranya agar kekerasan anak di "daycare" tidak boleh terjadi lagi.

"Artinya tidak boleh ada lagi kekerasan yang menimpa anak-anak kita, terutama yang di daycare ini maupun di lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pendidikan maupun yang bukan," katanya.

Sebagai bentuk pencegahan, kata Erlina, Sri Sultan memerintahkan instansi terkait untuk menyisir keberadaan lembaga-lembaga pengasuhan anak di seluruh DIY.

Fokus utamanya adalah membedakan antara lembaga yang sudah berizin dengan yang masih beroperasi secara ilegal di lapangan.

"Beliau menyampaikan arahan nanti masuk di dalam instruksi itu untuk menyisir di lapangan tadi kemungkinan atau adanya daycare yang belum berizin tadi," katanya.

Dia mengatakan, bahkan Gubernur DIY mempertimbangkan untuk memperkuat langkah pencegahan melalui payung hukum yang lebih mengikat.

"Bapak Gubernur juga menyampaikan apakah kemudian diperlukan adanya surat edaran atau surat perintah Bapak Gubernur, instruksi dalam bentuk instruksi Bapak Gubernur kepada kepala-kepala daerah, wali kota dan bupati di DIY ini," katanya.

Sementara, guna menutup celah kelemahan regulasi, Erlina menyebut Sri Sultan menginstruksikan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih mendalam.

Standar baru ini nantinya akan menyempurnakan aturan akreditasi serta standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dari Kementerian PPPA.

"Tindak lanjut dari pencegahan, Bapak Gubernur memberikan arahan untuk segera dibuat SOP-SOP yang lebih detail, lebih lengkap dari apa yang selama ini sudah ada di dalam aturan. Untuk bisa memastikan kedalaman dari layanan di daycare-daycare ini, yang harus, yang wajib untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sinergi ini sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026). 

Penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam kegiatan Syawalan atau Halal bi halal yang diselenggarakan oleh Kadin Sleman di Kantor Kadin Sleman, Jalan Merbabu, Tridadi, Sleman, Kamis (9/4/2026). 

Danang menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara Kadin dan seluruh perangkat daerah, termasuk unit pelaksana teknis (UPT), guna mengoptimalkan potensi daerah. 

"Kolaborasi harus terus diperkuat dengan semangat saling mendukung agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," katanya. 

Ia juga menyoroti keunggulan jaringan Kadin yang terhubung hingga tingkat nasional, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuka akses program serta dukungan dari pemerintah pusat.

"Kadin memiliki jejaring hingga kementerian dan lembaga pusat. Ini merupakan peluang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan daerah," katanya. 

Danang yang juga merupakan anggota Dewan Penasihat Kadin Sleman ini menegaskan bahwa Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Kadin Sleman Yudi Prihantana mengatakan, pihaknya saat ini aktif melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, dalam rangka menyusun program kerja yang berbasis kebutuhan riil di lapangan. 

"Kami melakukan proses identifikasi permasalahan atau 'belanja masalah' untuk memastikan program yang dirancang tepat sasaran dan dapat disinergikan dengan perangkat daerah terkait," katanya. 

Menurut dia, dalam aspek pengembangan SDM, Kadin Sleman memprioritaskan peningkatan kualitas generasi muda usia produktif melalui program pendidikan dan pelatihan berbasis lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang bekerja sama dengan kementerian terkait. 

"Program ini menyasar pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang belum bekerja, dengan tujuan mencetak tenaga kerja terampil yang siap masuk dunia industri, termasuk peluang kerja di luar negeri," katanya. 

Ia mengatakan, di sektor UMKM, Kadin Sleman menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, serta penguatan branding sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing. 

"Kami mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada kualitas dan identitas produk," katanya. 

Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan produk UMKM lokal yang telah berhasil menembus pasar ekspor, salah satunya produk parfum dari pelaku usaha binaan Kadin Sleman. 

Produk parfum milik pengurus Kadin Sleman Deda.tersebut telah dipasarkan melalui berbagai platform digital dan berhasil menjangkau pasar ekspor dengan harga berkisar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per botol. 

"Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa UMKM Sleman memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global jika didukung dengan strategi yang tepat," kata Yudi. 

Dengan semakin solidnya kolaborasi antara Kadin dan Pemkab Sleman, berbagai program strategis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

"Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan di masa depan," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Menjaga agar kemajuan tidak tercerabut dari keadilan, agar kewenangan tidak terpisah dari amanah, dan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kemaslahatan bersama," kata Ni Made membacakan sambutan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan VIII Pemda DIY di Yogyakarta, Rabu (8/4/2026). 

Ni Made mengatakan kepemimpinan abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kontrol, melainkan pada kemampuan 'sensemaking', kemampuan membaca realitas yang ambigu, merangkai makna, dan mengarahkan organisasi dalam ketidakpastian. 

Di sisi lain, organisasi yang unggul hari ini bukan pula yang paling kuat, tetapi yang paling cepat belajar. Organisasi pembelajar yang mampu mengubah pengetahuan menjadi keunggulan strategis. 

"Apa yang dalam bahasa modern disebut sebagai 'sensemaking' dan 'learning organization', sejatinya telah lama bersemayam dalam khazanah kepemimpinan khas Yogyakarta," katanya.

Dia mengatakan mengabdi dalam dimensi kepemimpinan bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi memahami rasa, membaca situasi, dan menempatkan diri secara tepat. Inilah bentuk awal dari kepemimpinan berbasis kesadaran, kepemimpinan yang tidak hanya bekerja dengan akal, tetapi juga kepekaan batin. 

"Kepemimpinan bukan sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi proses penyelarasan antara visi, etika, dan tindakan. Dalam terminologi global, inilah yang dikenal sebagai kepemimpinan yang digerakkan oleh makna, bukan sekadar target output," katanya.

Lebih lanjut, Ni Made mengatakan, dalam konteks birokrasi, kepemimpinan tidak lagi dapat berjalan secara sektoral. Tantangan publik, baik perubahan iklim, transformasi digital, maupun pelayanan sosial, menuntut pendekatan kolaboratif yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. 

"Kepemimpinan hari ini adalah seni merangkai, bukan sekadar memerintah. Namun demikian, kompleksitas ini juga menghadirkan risiko. Transformasi digital, misalnya, dapat mempercepat layanan, tetapi juga memperlebar kesenjangan jika tidak dikelola secara inklusif," katanya.

Oleh karena itu, Ni Made berharap, pelatihan PKN ini tidak hanya melahirkan pemimpin yang piawai menata kerja, tetapi juga insan pengabdi yang bening budinya, teguh wataknya, dan luhur orientasi pengabdiannya. 

"Dan pemimpin yang mampu membaca arah zaman dengan kejernihan nalar, menata organisasi dengan ketegasan laku, serta merawat masyarakat dengan kebijaksanaan yang menenteramkan," katanya. 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Amin Purwani mengatakan pelatihan yang berlangsung selama 107 hari ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis para peserta yang merupakan kompetensi manajerial pada Jabatan Tinggi Pratama. 

"PKN Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2026 ini diikuti 37 orang peserta. Dengan tema adalah Kepemimpinan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendorong Kontribusi Daerah terhadap Ketahanan dan Daya Saing Nasional," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelantikan anggota Panitia Ajudikasi PTSL yang ditunjuk untuk menggantikan anggota sebelumnya. 

Pergantian ini dilakukan guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan program PTSL agar tetap berjalan optimal sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. 

Pengangkatan sumpah dilakukan langsung di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral bagi anggota panitia yang baru dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan berintegritas. 

Pelaksanaan sumpah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi Nomor 1/JUKNIS-300.UK.01.03/III/2025 tanggal 3 Maret 2025, yang mewajibkan setiap anggota Panitia Ajudikasi untuk diambil sumpahnya sebelum melaksanakan tugas. 

Dalam suasana khidmat, para anggota panitia yang baru mengikuti prosesi sumpah dengan penuh kesungguhan. Setelah prosesi pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta ketelitian dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam melanjutkan tugas-tugas yang telah berjalan sebelumnya. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tri Harnanto dalam arahannya menyampaikan bahwa pergantian anggota panitia merupakan hal yang wajar dalam rangka menjaga ritme dan kualitas pelaksanaan program. 

"Saya berharap anggota Panitia Ajudikasi yang baru dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menjaga integritas dalam setiap tahapan pekerjaan. Program PTSL ini adalah amanah besar untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua PTSL Kabupaten Bantul Tahun 2026, Isdi Hartono, turut menegaskan pentingnya sinergi dan kesinambungan kerja tim dalam mendukung keberhasilan program. 

“Pergantian ini bukan menjadi hambatan, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat kinerja tim. Mereka sudah berpengalaman di satuan kerja sebelumnya dan kami optimis dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bantul dapat terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya. 

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, kegiatan juga diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul beserta jajaran kepada seluruh anggota panitia yang baru dilantik. Momen ini menjadi simbol dukungan penuh institusi dalam mengemban amanah baru. 

Dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah ini, diharapkan anggota Panitia Ajudikasi PTSL yang baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan tugas secara optimal guna mendukung percepatan pendaftaran tanah serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Ya, saya menyampaikan kabar ini kepada beliau bahwa saya akan berkunjung ke Yogyakarta dan beliau menyampaikan salam hormat kepada tokoh-tokoh, para ulama, para pimpinan pondok pesantren yang akan kami kunjungi, termasuk kepada Prof Haedar dan Ibu Haedar," kata Muzani kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (5/4/2026).

"Saya sampaikan itu kepada Pak Prabowo dan beliau menyampaikan salam hormat itu," lanjutnya.

Dalam kunjungannya, Muzani pertama kali menyambangi kediaman Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Bantul, Yogyakarta. Muzani menyampaikan tujuannya ialah untuk halalbihalal juga membahas situasi geopolitik.

"Ya, hari ini kami bersilaturahmi kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haedar Nashir. Pertama, ini masih dalam suasana Idul Fitri, Lebaran, saya belum bertemu beliau dan Ibu Haedar. Hari ini saya berkunjung ke Jogja untuk bersilaturahmi dan menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin," ucapnya.

Selain halalbihalal, Muzani menyebut tujuan kedatangannya bertemu dengan Haedar Nashir juga membahas persoalan negara dan situasi geopolitik. Menurutnya, persoalan yang dibahas dapat menyambungkan pikiran dan menyambungkan silaturahmi.

"Kedua, dalam silaturahmi tadi kami banyak bicara tentang persoalan kenegaraan, persoalan situasi geopolitik, dan persoalan-persoalan lain. Saya kira tadi kami cukup banyak berbincang dengan beliau, nyambung pemikiran, nyambung silaturahmi, dan nyambung diskusi tentang beberapa hal penting tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Haedar Nashir mengucapkan terima kasih atas kedatangan Muzani ke kediamannya. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan adanya pembahasan dalam menghadapi geopolitik.

"Dalam menghadapi geopolitik global itu kami mendiskusikan bahwa modal terkuat kita adalah persatuan. Jadi ketika kita bersatu menghadapi situasi politik global seberat apa pun itu, Indonesia insyaallah akan mampu menghadapinya," kata Haedar Nashir.

"Kami percaya bahwa Presiden Prabowo dengan semangat konstitusional dan menjaga kedaulatan Indonesia akan membawa Indonesia pada prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan, dan keadaban atau kemanusiaan yang beradab di dalam membawa orientasi politik global, termasuk membela Palestina," imbuhnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti di Yogyakarta, Senin (1/12/2025), mengatakan Kundho Kabudayaan perlu melakukan uji coba untuk memitigasi potensi permasalahan yang kemudian bisa terjadi pada saat nanti diberlakukannya pedestrian total. 

Malioboro Culture Vibes diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari perfoming Pepadi, perfoming macapat, fashion show, talkshow tokoh wanita inspiratif, ngopi bareng dan pembagian 1.000 cup kopi, senam spesial Korpri dilanjutkan Reresik Malioboro Bersama. 

Selanjutnya, masak besar dan pembagian 1.000 porsi sayur lodeh, jathilan, tarian angguk, hingga mlayu bareng. 

"Jadi, banyak hal yang mungkin jadi masukan-masukan kami untuk memberlakukannya pedestrian total," kata Yetti Martanti. 

Ia mengatakan tujuan Malioboro Culture Vibes selanjutnya adalah menghidupkan Malioboro sebagai ruang publik yang inklusif.

"Ini sebenarnya presentasi dari banyak aktivitas yang sudah berlangsung di Malioboro yang kita hadirkan kembali untuk memperkuat citra Malioboro itu sendiri," katanya. 

Yetti Martanti mengakui untuk pelaksanaan pedestrian Malioboro secara total masih membutuhkan dukungan moda transportasi pendukung seperti andong dan becak. Khusus, sarana prasarana andong, dan becak harus ada titik-titik transit yang mungkin untuk pada saat mereka sebelum beraktivitas di Malioboro. 

"Kita harus memikirkan bagaimana transportasi publik itu apakah masih kemudian diberlakukan di sini, karena kan itu juga menjadi salah satu cara untuk masyarakat bisa mengakses transportasi untuk bisa memudahkan ke Malioboro," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendoro berharap Malioboro Culture Vibes bisa terus dilakukan supaya ada informasi-informasi yang bisa tersampaikan kepada masyarakat. Malioboro Culture Vibes menjadi bagian dari event-event yang ada di Yogyakarta. 

"Adanya kegiatan ini, harapannya ini bisa diwartakan jauh sebelum pada saat penyelenggaraannya, sehingga bisa memancing wisatawan datang ke Yogyakarta," katanya. 

Warga Pundong, Kabupaten Bantul, Liya Irawan sangat menyambut gembira Malioboro Culture Vibes. Dirinya bisa merasakan Malioboro tanpa kemacetan. 

Ia berharap Malioboro Culture Vibes dilaksanakan pada akhir pekan supaya masyarakat yang menikmati suasana Malioboro lebih banyak lagi.

"Saya benar-benar meluangkan waktu untuk acara Malioboro Culture Vibes ini. Semoga acara ini dilaksanakan secara periodik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana Malioboro tanpa kendaraan," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Bank sampah bukan lagi berfungsi hanya sebagai pengepul barang yang sekadar menjual sampah anorganik, seperti yang selama ini terkelola secara sukarela. 

Ke depan, keberadaan bank sampah yang jumlahnya mencapai ratusan unit harus dikembangkan dengan skala usaha yang lebih besar, menjadi unit bisnis. 

"Terima kasih kepada seluruh pengelola bank sampah di Yogyakarta. Ini bagian partisipasi langsung masyarakat dalam upaya mengelola sampah yang ideal. Ada 700-an bank sampah yang aktif, ibu-ibu yang bekerja secara sukarela sangat membantu memberikan solusi pengelolaan sampah," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (9/9/2025). 

Diakui, pengelolaan dan penyelesaian masalah sampah di Yogyakarta perlu partisipasi masyarakat secara langsung dalam praktik di lingkungan terkecil, yaitu turut serta memberikan solusi penyelesaian masalah tata kelola sampah di hulu. 

Salah satu titik simpul problema sampah adalah besarnya volume produksi sampah setiap hari dari beragam aktivitas warga perkotaan. 

"Sejak dari rumah tangga sebagai unit terkecil hingga kelembagaan baik swasta maupun kantor pemerintahan perlu selalu menjalankan langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali barang, atau mengolah produksi sampah menjadi barang atau produk bernilai yang bisa dijual," kata Eko Suwanto, alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM.

Eko Suwanto menyebutkan, saatnya DLH Kota Yogyakarta diinisiasi untuk menjadikan bank sampah sebagai unit bisnis. Salah satu solusi tata kelola sampah adalah kegiatan pelatihan daur ulang secara kontinu. 

"Nah, tugas legislatif adalah memberikan kepastian akses anggaran ketika bank sampah menjadi unit bisnis. Urusan tambahan modal bisa menggunakan dana KUR atau Kredit Usaha Rakyat. DLH Kota Yogyakarta harus mendorong diskusi bersama ahli mengenai potensi hasil daur ulang agar menjadi unit bisnis," kata Eko Suwanto. 

Eko Suwanto menambahkan bahwa Pemda DIY wajib membantu Pemkot Yogyakarta maupun Pemkab se-DIY dalam usaha mengatasi sampah.

"Pemda DIY kita harapkan lebih serius mengkoordinasikan dan membantu penyelesaian masalah sampah. Bisa dengan dukungan anggaran atau sarana prasarana, sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. Gotong royong Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota saat ini diperlukan untuk membantu mengatasi masalah sampah dalam waktu cepat," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Berdasarkan BMKG ada potensi gelombang tinggi, jadi kami mengimbau kepada nelayan untuk berhati-hati, tidak melaut karena adanya ombak yang tinggi," kata Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol saat dikonfirmasi di Bantul, Kamis (28/8/2025).

Pihaknya juga imbauan wisatawan dan masyarakat yang mengunjungi kawasan pantai agar berhati-hati gelombang tinggi yang melanda perairan selatan DIY, termasuk Bantul.

"Juga kepada wisatawan untuk hati-hati bermain air laut atau menjauh apabila ada ombak yang besar, dan juga kepada pedagang di kawasan pantai untuk waspada bila sewaktu-waktu datang ombak besar," katanya.

Dalam mengantisipasi ancaman lebih jauh, kata dia, juga disiagakan personel tim pencarian dan penyelamatan (SAR) pantai di sejumlah pantai untuk memantau wisatawan dan memberikan peringatan bahaya bermain di pantai.

"Selama ini teman-teman SAR yang di pantai selalu siaga, terus memantau wisatawan, dan juga mengimbau agar hati-hati dan menyampaikan lokasi-lokasi di mana yang berbahaya untuk bermain air laut, juga adanya papan-papan imbauan," katanya.

Oleh karena itu pihaknya meminta masyarakat dan wisatawan mematuhi peringatan yang disampaikan petugas dan personel SAR, demi keselamatan dan keamanan masing masing.

Berdasarkan prakiraan BMKG, terpantau bibit Siklon Tropis 93W di laut China Selatan barat Filipina, serta pola siklonik di Samudera Pasifik timur Filipina, sehingga pola angin timuran masih mendominasi wilayah Jawa, termasuk DIY, serta peningkatan kecepatan angin berdampak pada peningkatan tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY.

Dalam peringatan dini yang dikeluarkan tersebut menyebutkan tinggi gelombang antara 2,5 sampai empat meter berpeluang terjadi di Perairan Kulonprogo, Perairan Bantul, Perairan Gunungkidul, Samudera Hindia selatan DIY, dari 29 Agustus sampai 1 September 2025.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kesepakatan kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama yang dilakukan pada kegiatan peluncuran program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Aula Kabupaten Sleman, Senin (25/8/2025).

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan dukungan nutrisi yang diberikan berupa paket telur yang dinamakan "telur bahagia" untuk ibu hamil dan anak usia di bawah 23 bulan.

"Program penanganan stunting menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024–2045, sejalan dengan komitmen mencetak generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut dia, prevalensi stunting di Sleman menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data ePPGBM 2024, angka stunting tercatat 4,41 persen atau turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meskipun angkanya kecil, penurunan ini menunjukkan arah positif. Kami mengajak seluruh pihak, termasuk dunia usaha, untuk berkontribusi aktif. Solidaritas sosial lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan Sleman zero stunting," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman Novita Krisnaeni mengatakan, bantuan "telur bahagia" adalah telur ayam dengan kandungan gizi yang lebih tinggi dibanding telur biasa.

"Kami ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat sekaligus memastikan anak-anak Sleman terpenuhi gizinya sejak 1.000 hari pertama kehidupan," katanya.

Menurut dia, program ini merupakan bentuk gotong royong dalam mempercepat penurunan stunting.

"Sasaran program 'Genting' tahun ini meliputi enam kapanewon (kecamatan) yang memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata kabupaten," katanya.

Pada kegiatan ini Baznas Sleman menyalurkan bantuan untuk 50 keluarga di Kapanewon Seyegan, Turi, Moyudan, Kalasan, dan Prambanan, sementara Bank Sleman menyasar 12 keluarga di Kapanewon Ngemplak.

"Setiap sasaran menerima paket telur selama 90 hari," katanya.

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menekankan bahwa "Genting" bukan sekadar program bantuan, melainkan gerakan berkelanjutan berbasis pencegahan.

"Orang tua asuh tidak hanya memberi makanan, tapi juga ikut memantau tumbuh kembang anak. Fokus utama tetap pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini, terutama di periode emas 1000 hari pertama kehidupan," katanya.

Ia mengatakan, melalui "Genting" ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang semakin meningkat, sehingga generasi Sleman dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menyongsong generasi emas tahun 2045.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Aris Syarifuddin di Kulon Progo, Selasa (19/8/2025), mengatakan dirinya mendukung penuh program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, komerasi merah putih, dan program lainnya yang prorakyat. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja beliau (Presiden Prabowo) yang telah berjalan baik dan menunjukan kinerjanya berkaitan dengan program-program yang prorakyat," kata Aris. 

Ia berharap program yang telah dicangkan oleh Presiden Prabowo ini lebih lagi prorakyat, menyejahterakan rakyat, maka seluruh anggota DPRD Kulon Progo akan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, komerasi merah putih, dan program lainnya yang prorakyat. 

"Artinya, jangan sampai program tersebut disalahgunakan,sehingga program-program yang baik ini benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Aris mengatakan program Presiden Prabowo sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo, seperti makan bergizi gratis (MBG) meski belum seluruh sekolah, bahkan Pemkab Kulon Progo Bersama DPRD Kulon Progo telah menyiapkan lahan sekolah rakyat di Kapanewon Galur. 

Kemudian, Pemkab Kulon Progo juga telah menyiapkan administrasi hukum pendirian koperasi merah putih di setiap kalurahan. 

"Program ketahan pangan di Kulon Progo juga berjalan dengan baik, di setiap kaluraan program ketahanan pangan sudah 20 persen, dan kami juga mendukung percepatan pembunganan sarana dan prasarana mewujudkan ketahanan pangan. Pokok-pokok pikiran anggota dewan mulai dialokasikan untuk jalan usaha tani, saluran irigasi dan program lainnya yang bermuara pada me dukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo," katanya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono sangat mendukung program-program Presiden Prabowo. Program-program pembangunan di Kulon Progo harus searah dengan program Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan. 

"Kami di tingkat legislatif mengupayakan jalur komunikasi dengan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY melalui jalur partai masing-masing. Sehingga legislatif dan ekseketif berperan aktif sesuai koridor yang berlaku, bagaimana program Pemerintah Pusat dilaksanakan di Kulon Progo, khususnya insfrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan," katanya. 

Lajiyo Yok Mulyono juga mengatakan DPRD Kulon Progo dan Pemkab Kulon Progo berupaya menyamakan persepsi supaya supaya sealur dalam mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terlaksana dengan baik di Kulon Progo. 

"Sehingga nanti, program pusat dan daerah itu sinkron dan tidak terpisah-pisah. Hal ini dapat mempecepat pembangunan," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Selasa (12/8/2025), mengatakan pemanfaatan aset tanah itu diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, integrasi antarmoda, dan mendukung sektor pariwisata Yogyakarta. 

"Melalui pemanfaatan aset tanah ini, kami berharap dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, integrasi antarmoda yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, dan mendukung pariwisata yang menjadi salah satu sektor penting di Yogyakarta," kata Didiek. 

Kerja sama tersebut dituangkan dalam dua perjanjian, yakni perjanjian induk yang ditandatangani Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura mewakili Kasultanan dan Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI mewakili KAI. 

Perjanjian Induk tersebut menjadi landasan dan kesepahaman para pihak terkait penggunaan tanah Kasultanan dalam rangka layanan publik di bidang perkeretaapian. 

Pelaksanaan perjanjian induk tersebut selanjutnya disepakati para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa mewakili Kasultanan dan EVP Daop 6 Yogyakarta mewakili KAI. 

Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. 

"Kerja sama ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperkuat infrastruktur transportasi di Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dalam hal kemudahan akses dan kualitas layanan kereta api," ujar Sultan. 

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan selama periode Semester I 2025 (Januari-Juni), KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat telah melayani 3.533.664 pelanggan, naik 8 persen dibanding periode sama 2024 yang mencatat sebanyak 3.268.806 pelanggan. 

Rinciannya terdiri dari 3.214.621 pelanggan KA Jarak Jauh dan 319.043 pelanggan KA Lokal. Jumlah pelanggan KA Jarak Jauh Daop 6 Yogyakarta pada semester I 2025 tumbuh 3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang melayani sebanyak 3.122.422 pelanggan.

Sementara itu, KA Lokal mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 118 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang melayani sebanyak 146.384 pelanggan. 

Lebih lanjut, Anne mengatakan Commuter Line Yogyakarta yang dikelola KAI Commuter berperan penting dalam mendukung aktivitas harian masyarakat. 

Pada semester I 2025, Commuter Line Yogyakarta melayani 4.413.690 pelanggan atau naik 17,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Layanan itu mempermudah perjalanan para pekerja, pelajar, dan mahasiswa yang setiap harinya menggunakan kereta api untuk beraktivitas di Yogyakarta dan sekitarnya. 

Selain itu, lanjut Anne, KA Bandara YIA yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan dikelola KAI Bandara juga mengalami peningkatan signifikan. Pada Januari-Juli 2025, KA Bandara YIA tercatat melayani 1.620.339 pelanggan, meningkat 30,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. 

Layanan itu tidak hanya mempermudah wisatawan berkunjung ke Yogyakarta, tetapi juga mendukung sektor pariwisata yang terus berkembang pesat. Khusus untuk dua stasiun favorit, yaitu Lempuyangan dan Yogyakarta, KAI memproyeksikan volume penumpang pada tahun 2029 akan mengalami pertumbuhan signifikan. 

Stasiun Lempuyangan diperkirakan melayani sekitar 2.459.217 pelanggan, sementara Stasiun Yogyakarta diproyeksikan mencapai 5.097.324 pelanggan. Proyeksi tersebut, menurut dia, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI, yang mencerminkan potensi pertumbuhan dan pentingnya penguatan infrastruktur untuk mengakomodasi lonjakan permintaan di masa mendatang. 

"Pemanfaatan aset tanah untuk pengembangan transportasi publik akan meningkatkan kenyamanan dan memperlancar mobilitas masyarakat. Layanan KAI Group di Yogyakarta juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal melalui sinergi dan integrasi antar moda transportasi yang lebih efisien," kata Anne.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengaku sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran informasi yang beredar di media sosial.

Dugaan kebocoran soal ASPD tingkat SMP ini diunggah pada media sosial X dengan akun bernama @ayamkalasanenk. 

"Info kasus kecurangan aspd mtk smp/mts jogja 2025 bosss," cuit akun tersebut. 

Selain itu pada akun itu juga mengunggah tangkapan layar percakapan dugaan kebocoran dilakukan oleh salah satu SMP Negeri di Yogyakarta.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Hasyim mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencari kebenaran informasi itu. 

"Kami baru mencari informasi, kami belum tahu juga, baru mencari informasi," kata Hasyim saat dihubungi, Selasa (6/5/2025). 

Hasyim menyampaikan Disdikpora Kota Yogyakarta juga akan berkomunikasi dengan Disdikpora DIY lantaran pembuat soal termasuk penyelenggara ASPD juga dari Disdikpora Provinsi DIY. 

"Kami cari informasi dulu, termasuk tanya-tanya ke Provinsi juga. Karena penyelenggara di Provinsi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil pihak SMP Negeri yang disebut dalam salah satu percakapan yang diunggah di media sosial X. 

"Iya nanti, coba nanti (cari) informasinya seperti apa, kami belum tahu sejauh mana ini," kata dia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Mayoritas jamaah (DIY) akan menempati akomodasi di kawasan Misfalah, yang berjarak sekitar dua kilometer dari Masjidil Haram," kata Bahiej usai acara Pamitan Jamaah Calon Haji DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (6/5/2025). 

Menurut Bahiej, hanya satu kelompok terbang (kloter) yakni 71-SOC yang akan menempati pemondokan di kawasan Syisyah, berjarak sekitar empat kilometer dari pusat Kota Makkah dan lebih dekat ke kawasan Mina. 

Dia menuturkan tahun ini jumlah jamaah calon haji asal DIY sebanyak 3.202 orang, terdiri atas 3.184 calon haji ditambah 18 petugas haji daerah. 

Mereka terbagi dalam 10 kloter yakni Kloter 63 hingga 71, serta 21 jamaah asal Bantul yang tergabung dalam Kloter 62. Kloter pertama dari DIY yakni 62-SOC,dijadwalkan masuk Asrama Haji Donohudan, Solo, Jateng, pada 19 Mei pukul 18.00 WIB dan terbang ke Tanah Suci pada 20 Mei pukul 18.15 WIB. 

Keberangkatan kloter-kloter selanjutnya berlangsung bertahap hingga 22 Mei 2025. Menurut dia, Kabupaten Sleman menjadi penyumbang calon haji terbanyak dengan 1.208 orang, diikuti Bantul 923 orang, Kota Yogyakarta 448 orang, Kulon Progo 332 orang, dan Gunungkidul 273 orang. 

Dari total jamaah, dua orang tercatat sebagai mutasi keluar wilayah DIY. 

"Jamaah tertua tahun ini adalah Sigit Wasono, usia 92 tahun 3 bulan, warga Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Yang termuda adalah Muhammad Fauzan Hibrizi, 18 tahun 4 bulan, warga Sabdodadi, Bantul," ujar Bahiej. 

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengingatkan para calon haji untuk menjaga kondisi sik, terutama dengan memperhatikan asupan cairan selama beribadah di tengah suhu tinggi di Arab Saudi. 

Menurut Paku Alam, ibadah haji tahun ini bertepatan dengan musim panas di Arab Saudi dengan suhu udara di Makkah dan Madinah selama Mei bisa mencapai antara 38 hingga 41 derajat Celsius, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi calon haji. 

"Kami imbau untuk senantiasa mengatur waktu ibadah dan istirahat dengan bijak, menjaga asupan cairan, dan mengikuti arahan petugas haji," ujar Paku Alam X. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Senin (28/4/2025), mengatakan bahwa dana itu merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kulon Progo sebesar Rp7,53 miliar dari anggaran yang diberikan sebesar Rp32,38 miliar. 

Artinya anggaran yang digunakan dalam tahapan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp24,85 miliar atau 76,75 persen. 

"Pengembalian dana tersebut sudah dilakukan melalui transfer ke kas daerah pada 24 Maret 2025 sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Kulon Progo terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah," kata Budi Priyana. 

Ia juga menyampaikan terkait pengajuan fasilitasi anggaran untuk mendukung kegiatan KPU Kabupaten Kulon Progo seperti sarana dan prasarana untuk persiapan pemilihan selanjutnya serta fasilitasi program kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih. 

"Kami mohon dukungan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait program dan kegiatan KPU ke depan. Beberapa program yang disampaikan meliputi pemutakhiran data pemilih (mutarlih), pendidikan pemilih (termasuk program Pemilos), sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat, serta pemetaan daerah pemilihan," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Kurniawan menyambut baik laporan kelancaran Pilkada 2024 dan esiensi anggaran yang telah dicapai oleh KPU. Ia mengapresiasi atas kerja keras dan profesionalisme seluruh jajaran KPU Kulon Progo. 

“Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan atas pelaksanaan Pilkada 2024 oleh penyelenggara pemilihan," kata Agung. 

Terkait permohonan dukungan program dan kegiatan KPU, Bupati menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan dukungan yang diperlukan demi suksesnya tahapan pilkada selanjutnya dan peningkatan partisipasi pemilih di Kulon Progo. 

“Untuk mutarlih, silakan dilaksanakan sesuai mekanisme. Dan untuk pemilos, sebuah aplikasi pendidikan pemilih pemula, sangat penting, sehingga agar tetap dilaksanakan demi keberlangsungan pendidikan politik bagi generasi muda,” kata Agung. 

Lebih lanjut, Agung mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk mendukung kegiatan KPU sedangkan untuk dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu ditambahkan. 

"Silakan KPU mengajukan permohonan, nanti akan tindaklanjuti," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hasil yang didapat akan diserap sebagai salah satu masukan untuk mensinergikan prinsip ESG ke dalam proses bisnis BPJS Kesehatan. 

“Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa inisiatif ESG yang baik seperti Program Jogja Go Green, pengelolaan sampah, super app Jogja Smart Service hingga perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami ingin melihat best practice dan bagaimana ESG bisa diterapkan,” kata Ibnu, Rabu (23/4/2025). 

Ibnu menjelaskan, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan skema ESG. Pengelolaan isu-isu terkait ESG menjadi salah satu kunci keberlanjutan jangka panjang bagi sebuah organisasi. Praktik yang baik membantu pengelolaan risiko yang lebih berkesinambungan.

“Di tengah ekosistem JKN yang penuh tantangan, BPJS Kesehatan harus terus menerus bertransformasi. Keberlanjutan Program JKN memerlukan pendekatan adaptif terhadap risiko ESG yang terus berkembang. Apalagi saat ini BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia,” ujar Ibnu. 

Implementasi adaptif ESG bagi BPJS Kesehatan menunjukkan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mempengaruhi layanan kesehatan. 

Termasuk pula antisipasi terhadap perubahan pola penyakit, pengembangan sistem perlindungan sosial yang inklusif, serta praktik operasional yang ramah lingkungan. 

“Hal-hal positif yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta akan kami serap dan sampaikan pada jajaran direksi untuk diimplementasikan di BPJS Kesehatan,” kata Ibnu. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono dalam paparannya mengatakan pihaknya menyambut baik benchmarking dari BPJS Kesehatan. Pertukaran informasi menambah wawasan bagi kedua belah pihak. 

“Kalau dari sisi jaminan kesehatan, kami Pemerintah Kota Yogyakarta tentu berkomitmen penuh dalam pelaksanaan Program JKN. Terbukti, di tahun 2024 lalu Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan UHC Awards karena berhasil mempertahankan predikat UHC. Akses layanan kesehatan terbuka bagi warga Kota Yogyakarta,” kata Agus. 

Dari sisi sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan super app Jogja Smart Service (JSS) untuk menyederhanakan layanan publik. Agus mengatakan, layanan pada Aplikasi JSS mencapai hampir 164 layanan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Peristiwa banjir ini harus dilihat dari berbagai sisi di antaranya adalah perubahan landscape, yaitu terjadinya alih fungsi tutupan vegetasi dan itu terbukti mengakibatkan terjadinya banjir," kata Bupati Halim usai menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup di Embung Wukirsari 2 Imogiri Bantul, Minggu (20/4/2025).

Menurut dia, seperti kejadian banjir di daerah Jakarta beberapa waktu lalu yang bersamaan dengan wilayah Kabupaten Bantul itu karena perubahan landscape besar besaran di kawasan puncak, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bantul. 

"Bantul ini adalah hilir dari seluruh perairan di DIY, maka ini juga harus dilihat dalam kawasan yang lebih luas yaitu regional DIY, artinya bagaimana perubahan landscaping di Sleman, bagaimana yang terjadi di kota (Yogyakarta) itu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa banjir yang terjadi di Bantul," katanya. 

Dia mengatakan karena wilayah Bantul memang menjadi hilirnya seluruh perairan di DIY, sehingga secara khusus Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan menurunkan pengawas lingkungan. 

"Pengawas ini akan mengevaluasi ulang perubahan landscaping di DIY termasuk di Kabupaten Bantul, terutama perubahan landscape karena pertambangan dan perumahan, ini semata-mata untuk mengendalikan lingkungan dalam jangka panjang," katanya. 

Bupati Halim mengatakan langkah ini ditempuh untuk memberikan solusi jangka panjang, karena memang tutupan vegetasi yang sampai hari ini masih terjadi dan cukup lumayan tersebut sudah mengakibatkan banjir demikian besar. 

"Apalagi kalau perubahan landscape itu terus menerus terjadi, kita tidak bisa membayangkan banjir di masa depan seperti apa," katanya. 

Menurut dia, tujuan Kementerian Lingkungan Hidup segera akan mengirim pengawas lingkungan tersebut urgensinya agar landscape di DIY termasuk Kabupaten Bantul itu lebih terjaga, dan lebih mapan. 

"Misalnya pohon pohon dibabat itu akan mengurangi daya serap air ke tanah, jadi pepohonan atau batu batuan yang sudah mapan ditambang itu menjadikan terjadi kiriman lumpur yang akhirnya mengakibatkan sedimentasi di sungai," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Intan mencontohkan karakteristik konsumen di Yogyakarta yang selama ini dinilai cukup kritis, berkat latar belakang kota ini sebagai kota pelajar atau pendidikan. Namun demikian, menurutnya, pada umumnya masyarakat masih cenderung bersikap pasif dan enggan menuntut haknya saat dirugikan.

"Mereka cenderung melihat nilai materi yang tidak seberapa. Misalnya beli roti cuma seribu, kadaluarsa, lalu kemudian mereka ya sudahlah, diam saja," kata Intan.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun kesadaran bahwa hak konsumen tetap layak diperjuangkan tanpa memandang besar kecilnya nilai kerugian.

"Ini hal yang harus kita perangi dan menjadi tantangan kita bersama bahwa sekecil apa pun hak konsumen itu harus diperjuangkan," ucapnya.

Menurut Intan, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks di era digital, khususnya dalam transaksi daring.

Meskipun kini kepolisian telah memiliki direktorat khusus kejahatan siber, perlindungan terhadap konsumen digital belum berjalan optimal, terutama untuk kerugian dengan nilai kecil.

"Banyak pengaduan dari konsumen yang merasa tertipu dalam transaksi online, tapi tak bisa ditindaklanjuti karena nilainya dianggap tak signifikan. Padahal, hak konsumen tetap harus dilindungi, berapa pun kerugiannya," ujar Intan.

Konsumen Indonesia, kata dia, saat ini dinilai telah berada pada level yang setara dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Australia, dan Korea.

Karena itu, menurutnya, perlu ada komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga posisi tersebut melalui berbagai inovasi, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang konsisten.

Menurut dia, LBH "Nusa" didirikan untuk memberikan pendampingan hukum kepada konsumen, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengadvokasi diri secara mandiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Kami sebagai lembaga perlindungan konsumen mengharap optimalisasi penegakan hukum di bidang e-commerce atau transaksi secara online," tutur Intan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu (16/4/2025), mengatakan total anggaran hibah Pilkada 2024 yang diterima Bawaslu Kulon Progo sebesar Rp12,1 miliar, dan dikembalikan sekitar Rp3,3 miliar. 

"Sesuai regulasi, paling lambat tiga bulan setelah tahapan Pilkada 2024 berakhir, jika ada sisa anggaran maka kami harus melaporkan penggunaan dana hibah pilkada," kata Marwanto. 

Ia mengatakan laporan pengembalian dana hibah pengawasan Pilkada 2024 diterima langsung Sekda Kulon Progo Triyono beserta perwakilan Kantor Kesbangpol Kulon Progo Mudopati. 

Ia mengaku pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan Pilkada 2024 di Kulon Progo sehingga tidak terjadi pelanggaran berat yang berarti, apalagi sampai ada sengketa. 

Tahapan Pilkada 2024 di Kulon Progo berakhir ketika KPU Kabupaten menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 ke DPRD Kulon Progo, yakni tanggal 10 Januari. 

“laporan akhir penggunaan dana hibah pilkada telah kami laporkan sesuai dengan ketentuan," katanya. 

Marwanto mengatakan sisa anggaran sebesar 3,3 M tersebut sudah ditransfer ke Pemkab pada 10 Maret 2025. 

Meski sejumlah Bawaslu di kabupaten/kota lain mengajukan permohonan anggaran dana hibah non tahapan, tapi pihaknya masih mempelajari lebih lanjut terkait pengajuan permohonan anggaran hibah non tahapan. 

“Kalau regulasi kan memungkinkan untuk itu. Apalagi Dipa APBN 2025 yang kami terima sangat minim, termasuk pemeliharaan kantor yang nol rupiah, padahal kantor kami notabene masih aset Pemkab. Jadi kami masih mendalami dan memnalkan rencana pengajuan dana hibah non tahapan," kata Marwanto. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kita sarankan dan rekomendasikan agar juga seluruh lurah dan pamong menjadi bagian dari koperasi Merah Putih ini agar pemerintah kelurahan turut mendukung keberadaan koperasi," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu (16/4/2025). 

Menurut dia, dengan adanya keanggotaan dari para lurah dan perangkat desa pada Koperasi Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa tersebut, diharapkan lembaga ekonomi di desa itu nantinya tetap eksis dan tidak mati suri. 

"Jadi, individu-individu pamong masuk menjadi anggota diharapkan koperasi ini tidak mati suri, koperasi ini ada yang mengurus dan ada institusi kelurahan itu benar benar memperhatikan koperasi, karena ini koperasi yang berasal dari instruksi presiden," katanya. 

Bupati juga mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih tersebut dikonsep sedemikian rupa untuk mendukung percepatan kemakmuran di tingkat desa, sehingga nantinya perlu dukungan dana yang bersumber dari daerah maupun pusat.

"Baik dari APBN, APBD DIY, dan APBD kabupaten mendukung ini, bentuknya bagaimana, bisnis apa saja dalam proses kajian di masing masing kelurahan. Kalau jumlah awal kita coba di 17 desa, tapi kalau semuanya 75 desa siap lebih baik," katanya. 

Dia mengatakan, dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini, pemerintah sudah mengumpulkan para lurah agar mulai mempersiapkan langkah langkah, termasuk memetakan potensi sumberdaya lokal di desanya yang bisa dilibatkan dalam koperasi tersebut. 

"Hasilnya, para lurah akan melakukan rapat-rapat di kelurahan masing masing untuk mempersiapkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas yang mengurus urusan koperasi," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Penyerahan dilakukan usai kegiatan shalat subuh bersama sebagai bagian dari rangkaian program ‘Merdeka Sampah’ yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

“Ini merupakan minggu ketiga program Merdeka Sampah. Sampah yang bertumpuk selama bertahun-tahun sudah berhasil kita bersihkan sebanyak 3.500 ton dari 45 TPS di Kota Yogyakarta,” ujar Hasto.

Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada warga dan pengurus Masjid Al Baroqah Warrohmah atas semangat gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga menyoroti inisiatif masjid yang telah bekerja sama dengan bank sampah untuk mengelola sampah secara produktif.

“Uang dari penjualan sampah digunakan untuk kegiatan sosial seperti Jumat Berkah, dimana warga bisa menikmati soto bersama. Ini contoh yang sangat baik,” tambahnya.

Ke depan, Pemkot Yogyakarta akan menambah jumlah gerobak sampah. Selain itu, pada bulan Juli mendatang, sebanyak 616 gerobak akan dibagikan dengan target minimal satu gerobak per RW.

“Saat ini masih ada 38 RW yang belum memiliki gerobak yang layak. Gerobak yang dibeli nanti harus produk lokal. Untuk penggeraknya sudah ada sekitar 1.136 orang di Kota Yogyakarta,” jelas Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga berencana membentuk koperasi khusus untuk para penggerobak guna meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kami juga ingin menyediakan perlengkapan kerja seperti sepatu, sarung tangan, masker, dan seragam,” imbuhnya.

Sementara itu, Takmir Masjid Al Baroqah Warrohmah, Supriadi, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan gerobak tersebut. Ia mengungkapkan, selama ini warga sekitar masjid belum memiliki gerobak sampah dan harus membuang secara kolektif ke depo.

“Dengan adanya gerobak ini, kami jadi lebih mudah mengelola sampah. Kami juga terus mengedukasi warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” kata Supriadi.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan warga yang membuang sampah secara liar, terutama di kawasan ringroad perbatasan Bantul dan sekitar Gembira Loka.

“Petugas kami rutin berjaga dari pukul 21.00 hingga subuh di posko darurat sampah. Kami imbau masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan dan kebersihan lingkungan,” tegas Octo. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul Wibawanti Wulandari di Gunungkidul, Rabu (15/4/2025), mengatakan DPKH Gunungkidul bergerak cepat melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit yang berbahaya bagi hewan maupun manusia tersebut. 

"Salah satu langkah yang diambil adalah pelaksanaan vaksinasi antraks pada April ini. Tindakan cepat dilakukan setelah adanya informasi mengenai temuan kasus antraks," kata Wibawanti. 

Ia mengatakan DPKH Gunungkidul juga langsung melakukan survei dan pengambilan sampel, yang kemudian diuji dan menunjukkan hasil positif. 

“Setelah hasil pengujian keluar, kami segera melakukan penyiraman formalin terhadap kandang milik peternak serta lokasi yang diduga menjadi tempat penyembelihan hewan terinfeksi,” kata Wibawanti.

Sebagai bagian dari respons cepat, kata dia, DPKH Gunungkidul juga telah memberikan antibiotik kepada ternak di dua titik, yakni di Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Rongkop. Total sebanyak 248 ekor kambing dan 130 ekor sapi telah mendapatkan penanganan. 

Selain itu, DPKH telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara serentak di seluruh kalurahan di Rongkop, Girisubo, serta wilayahwilayah yang pernah terpapar antraks sebelumnya. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik, karena situasi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi stabilitas harga ternak di pasaran," katanya. 

Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pelaporan jika ditemukan kasus kematian hewan ternak. 

“Apabila terjadi kematian ternak, masyarakat bisa segera menghubungi puskeswan setempat atau melapor kepada petugas. Kami juga sudah menyiapkan peraturan daerah untuk memberikan tali asih kepada pemilik ternak yang mati karena antraks,” katanya. 

Ia juga mengingatkan bahwa menjual ternak yang mati atau menunjukkan gejala sakit merupakan tindakan yang melanggar Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan serta sangat membahayakan penyebaran penyakit ke ternak lain. 

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul Retno Widyastuti menegaskan pentingnya edukasi masyarakat sebagai langkah strategis dalam menekan risiko penyebaran antraks. 

Pada Senin (14/4/2025), dinas telah melaksanakan kegiatan KIE secara serentak di enam kapanewon yang menjadi wilayah rawan. 

“Kami menerjunkan 21 petugas medik dan paramedik veteriner dari berbagai satuan kerja, termasuk Bidang Kesehatan Hewan, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan, dan UPT Puskeswan, khususnya di wilayah kalurahan endemis,” katanya. 

Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan di setiap kantor kalurahan dengan menghadirkan pamong desa, untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait bahaya antraks dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil. 

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diimbau untuk segera melapor bila menemukan ternak mati, serta dilarang menyembelih, menjual, atau mengonsumsi ternak yang sakit maupun mati. 

Kegiatan KIE ini akan terus kami lakukan secara masif dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam pengendalian penyakit antraks, demi menjaga kesehatan hewan dan manusia. 

"Dengan pelaksanaan vaksinasi, pemberian antibiotik, serta sosialisasi yang intensif, diharapkan penyebaran antraks di Gunungkidul dapat dikendalikan, dan kasus-kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sekolah Rakyat itu diperuntukkan nanti untuk anak anak kita yang tergolong dalam keluarga tidak mampu, dengan leading sektornya di Kementerian Sosial ke bawah sampai Dinas Sosial," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul Nugroho Eko Setyanto di Bantul, Selasa (15/4/2025). 

Menurut dia, dari Dinas Pendidikan Bantul untuk mengampu anak anak yang keluarga tidak mampu sudah ada di jalur armasi yang disediakan pada setiap sekolah sekolah negeri, namun Sekolah Rakyat ini nantinya sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya. 

"Kalau kita melihat konsep Sekolah Rakyat itu ternyata sekolah yang memang nanti diperuntukkan bagi anak anak Itu dan sistemnya boarding, nah di situ kelebihannya," katanya.

Untuk saat ini pemerintah daerah terkait Sekolah Rakyat di Bantul, kata dia, masih dalam proses pencarian lahan untuk diusulkan menjadi calon lokasi Sekolah Rakyat dan kemudian diajukan ke pemerintah pusat atau Kemensos. 

"Kita tinggal membantu saja, jadi semua yang memikirkan dari pusat, anggaran dari pusat, dari pemkab hanya diminta menyiapkan lahan, untuk peserta didik kita belum tahu model rekrutmen nanti seperti apa," katanya. 

Menurut dia, untuk Sekolah Rakyat jenjang usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah ditemukan di wilayah Kecamatan Dlingo, sementara untuk yang jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kewenangan Pemda DIY. 

"Jadi untuk lokasi Sekolah Rakyat tingkat SD dan SMP kita baru tahap pengusulan, kebetulan ada di wilayah Dlingo. Kalau SMA ranahnya provinsi, kita hanya SD dan SMP, dan sekarang ini kita hanya membantu untuk sosialisasi," katanya. 

Meski demikian, kata dia, secara teknis terkait pembelajaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat tersebut, pihaknya belum dapat petunjuk, karena baru diminta membantu pemerintah untuk sosialisasi kepada orang tua dari anak yang jadi sasaran. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Di era digital yang serba cepat dan terbuka, menurutnya, kesalahan penanganan informasi bisa berdampak besar terhadap citra lembaga pendidikan. 

Hal tersebut disampaikan Eko saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Selasa (11/2/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur guru dan kepala sekolah menengah dari seluruh DIY. 

"Sekolah hari ini tidak hanya tempat belajar, tapi juga institusi publik yang harus siap menghadapi arus informasi yang deras dan terbuka. Banyak hal viral di media sosial berasal dari miskomunikasi atau informasi yang tidak ditangani dengan baik," kata Eko. 

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan informasi tidak bisa dianggap sepele. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang batasan dan klasikasi informasi publik, termasuk apa yang bisa diumumkan dan mana yang termasuk informasi dikecualikan. 

"Permohonan informasi harus ada standar yang jelas. Jangan sampai semua dibuka begitu saja tanpa pertimbangan. Sekolah, guru, dan petugas PPID harus dilindungi dan dijamin profesionalitasnya," tegas Eko. 

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya dukungan sarana, pelatihan, serta penguatan kapasitas bagi petugas PPID. Menurutnya, penempatan tugas pengelolaan informasi sebaiknya diserahkan kepada tenaga tata usaha, bukan dibebankan ke guru. 

"Guru sudah punya beban kerja yang cukup berat di ruang kelas. Jangan ditambah dengan urusan administrasi informasi. Biarkan mereka fokus mendidik, sementara urusan PPID ditangani tenaga administrasi yang memang bisa dibekali pelatihan," ujarnya. 

Eko juga menyoroti isu sensitif seputar penerimaan siswa baru, seperti kebijakan zonasi yang kini diganti dengan sistem domisili. Hal itu menurutnya menuntut adanya keterbukaan yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan, yang menjadi tanggung jawab langsung petugas informasi di sekolah.

"Transparansi itu penting, tapi harus disertai strategi. Jangan sampai keterbukaan malah menimbulkan polemik baru di masyarakat," tambahnya. 

Di akhir paparannya, Eko mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada penguatan peran PPID di sektor pendidikan, baik melalui regulasi, anggaran, maupun pengawasan pelaksanaannya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hasto Wardoyo, di Yogyakarta, Rabu (9/4/2025), mengaku telah menelusuri bau tak sedap itu dan memastikan bukan berasal dari buang air kecil sembarangan manusia, melainkan dari air kencing kuda. 

"Tadi langsung saya cek. Ternyata itu bukan kencingnya manusia, tapi kencingnya kuda," ujar Hasto. 

Hasto menuturkan langsung menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta dan dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan itu, salah satunya dengan mengkaji kemungkinan penggunaan popok untuk kuda. 

"Saya sudah bilang sama dinas, sama UPT Malioboro, ini 'pampers'-nya kuda harus diperbaiki. Saya mikirkan bagaimana 'pampers' kuda andong di Malioboro, ini penting ternyata," ujarnya pula. 

Selama ini, menurut Hasto, kuda andong di Malioboro memang dilengkapi wadah kotoran, namun belum mampu menampung air kencing kuda yang kerap meluber di jalan. 

"Itu kan (hanya) wadah kotoran, bukan tadah kencing. Jadi kencingnya itu jadi satu dengan kotorannya. Terus tercecer itu, bagaimana enggak pesing," katanya lagi. 

Selain memperbaiki sarana penampung kotoran itu, ia juga mengusulkan agar jumlah kuda jantan dan betina yang beroperasi didata ulang sebab kuda betina lebih mudah dikendalikan saat buang air. 

"Nanti perlu didata itu, berapa (kuda) betina dan jantan, mungkin salah satu solusi ya, kuda jantan susah kontrolnya," ujar Hasto. 

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melarang operasional andong di Malioboro, namun penanganan limbah hewan itu dinilai penting agar kawasan wisata utama di Kota Gudeg itu tetap nyaman dan ramah lingkungan. 

"Belum ketemu teknologinya, tapi kalau ada 'pampers' kuda ya bagus juga," kata Hasto Wardoyo. 

Sebelumnya, muncul keluhan sejumlah pengunjung terkait bau pesing di beberapa titik kawasan Malioboro, seperti di pedestrian sekitar Ramai Mal hingga dekat Hotel Mutiara. 

Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta Ekwanto memastikan telah rutin menyemprotkan air disertai parfum pada beberapa titik di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, untuk mengatasi bau tak sedap itu. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius di Yogyakarta, Selasa (8/4/2025), mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan setelah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendelegasikan wewenang pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) EM kepada pimpinan perguruan tinggi negeri. 

"Karena hari ini adalah hari pertama kami masuk kerja, dalam waktu satu-dua hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian terhadap Prof EM," ujar Andi. 

Ia menjelaskan penanganan terhadap pelanggaran disiplin kepegawaian EM sebenarnya telah diajukan UGM ke kementerian sejak Januari 2025, bertepatan terbitnya keputusan rektor terkait pemberhentian tetap sebagai dosen. 

Namun pada pertengahan Maret 2025, lanjut Andi, Kemendiktisantek mengeluarkan keputusan resmi yang mendelegasikan pemeriksaan pelanggaran disiplin dengan kategori hukuman sedang hingga berat kepada pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN). 

"Meskipun permohonan UGM sudah dilakukan sebelum keputusan itu keluar, dua hari sebelum libur lebaran, sekjen kementerian menyurati pimpinan perguruan tinggi lagi yang menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan tetap diproses sesuai keputusan pendelegasian," ujarnya. 

Tim pemeriksa disiplin terdiri dari unsur atasan langsung, bidang sumber daya manusia, serta pengawas internal universitas dengan jumlah anggota ganjil sebagaimana diatur dalam ketentuan pemeriksaan ASN. 

Proses pemeriksaan itu, kata Andi, berfokus pada klarikasi dugaan pelanggaran disiplin kepegawaian EM, berbeda dengan pemeriksaan etik yang telah dilakukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM. 

"Kalau yang etik itu sudah selesai lewat Satgas. Yang ini spesik untuk disiplin kepegawaiannya," ucapnya. 

Setelah pemeriksaan tersebut rampung, hasilnya akan disampaikan ke Rektor UGM dan diteruskan kepada Kemendiktisaintek sebagai rekomendasi. 

"Karena yang bersangkutan adalah PNS. Diangkat oleh kementerian, diberhentikan juga oleh kementerian. PTN tidak punya kewenangan untuk yang PNS. Lain kalau kemudian itu pegawai UGM, yang PPPK," ujar dia. 

Sebelumnya, EM telah diberhentikan tetap dari jabatan dosen UGM melalui SK Rektor pada 20 Januari 2025 setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa. 

Proses pemeriksaan etik dilakukan oleh Satgas PPKS UGM sejak Agustus hingga Oktober 2024 berdasarkan laporan yang masuk pada Juli 2024. 

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa tindakan kekerasan seksual dilakukan EM dengan modus pendekatan akademik seperti saat bimbingan tugas akhir dan persiapan lomba yang mayoritas berlangsung di luar kampus. 

"Kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah. Mulai dari diskusi bimbingan dokumen akademik, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian juga di research center-nya dan juga kegiatan-kegiatan lomba," jelas Andi. 

Menurut dia, total sebanyak 13 korban dan saksi yang telah diperiksa dalam proses tersebut. EM juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) pada 12 Juli 2024 sebagai langkah awal menjaga ruang aman di lingkungan kampus. Andi memastikan UGM terus memberikan pendampingan psikologis serta menjamin keberlanjutan proses akademik para korban. 

"Ada beberapa yang mengalami trauma, tapi sudah didampingi dan insya Allah itu akan ada perbaikan dan kembali beraktivitas seperti biasa," ujarnya. 

Hingga kini, menurut dia, pihak kampus belum menerima laporan ihwal kemungkinan korban menempuh jalur hukum. Namun UGM membuka ruang pendampingan apabila langkah tersebut ditempuh. 

"Kami akan lihat seperti apa, tapi kami akan support," tutur Andi Sandi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dalam rapat tersebut, Hasto menekankan bahwa memasuki awal bulan April 2025 setelah libur panjang lebaran, volume sampah di Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat secara signifikan. 

Berdasarkan data, dari 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, 27 kelurahan masih ditemukan praktik pembuangan sampah liar, sementara 18 kelurahan dinyatakan bersih.

Sementara itu, dari 31 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di kota, 15 diantaranya telah bersih dari tumpukan sampah. 

“Kita targetkan minggu depan 45 depo dan TPS bersih dari sampah. Untuk minggu ini, saya berikan kesempatan untuk membersihkan depo kecil. Paling lambat tanggal 11 April 2025, seluruh depo dan TPS harus sudah bersih,” tegas Hasto.

Ia menambahkan bahwa mulai minggu depan, Pemkot Yogyakarta akan fokus mengelola sampah secara realtime atau sampah harian. Langkah ini sekaligus menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah dalam menangani sampah secara berkelanjutan.

“Setiap incinerator kita cek kesiapannya, dengan kapasitas 235 ton. Sisa sampah akan kita bawa ke Bawuran. Saya optimis pengelolaan sampah bisa ditangani dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia mengajak masyarakat tentang pentingnya perubahan perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

“Saya kira tantangan kita yang paling penting adalah perubahan perilaku. Kami sudah memfasilitasi dengan jumlah penggerobak yang tersedia saat ini sudah cukup untuk melayani warga. Selain itu, tercatat ada 1.130 transporter berbasis wilayah kelurahan yang melayani 50.225 Kartu Keluarga di seluruh Kota Yogyakarta," jelas Hasto.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah posko darurat sampah telah bertambah menjadi 27 posko. 

Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi masih banyaknya warga yang membuang sampah secara sembunyi-sembunyi. 

“Untuk saat ini kami masih melakukan sosialisasi, namun dalam waktu dekat kami akan mempertegas pelarangan pembuangan sampah sembarangan dengan memaksimalkan fungsi posko darurat,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menyebutkan bahwa selama masa libur Lebaran terjadi lonjakan volume sampah hingga 20 persen. Namun, per tanggal 7 April 2025, sebagian besar TPS sudah dalam kondisi kosong.

“TPS Sagan, Pasar Sore, Depokan Kotagede sudah dibongkar. Kami menargetkan seluruh TPS akan ditutup secara permanen hingga akhir April ini. Ke depan, pengelolaan sampah akan sepenuhnya berbasis depo,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Yogyakarta untuk menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan tertata, sejalan dengan penguatan tata kelola sampah dari hulu ke hilir. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hingga 6 April 2025 pergerakan kunjungan wisatawan di Sleman mencapai 436.596, dan puncak kunjungan terjadi pada 3 April 2025 sebanyak 86.067 pergerakan wisatawan di Kabupaten Sleman," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid, di Sleman, Selasa (8/4/2025). 

Menurut dia, jumlah pergerakan kunjungan wisatawan pada momentum libur Lebaran tersebut menunjukkan angka yang terus naik setiap tahunnya sejak 2023. 

"Angka pergerakan kunjungan wisatawan di Sleman pada libur Lebaran 2022 pernah mencapai angka 588.319, kemudian mengalami penurunan signikan pada 2023, yakni tercatat sebanyak 302.003 kunjungan, dan kembali naik pada 2024 sebanyak 338.011," katanya pula. 

Ia mengatakan, kenaikan pergerakan wisatawan di Kabupaten Sleman ini tidak lepas dari pelaksanaan "direct promotion" (promosi oine) yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman ke beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur sejak 2023 sampai dengan saat ini. 

"Promosi secara secara langsung terbukti efektif mempertahankan pergerakan wisatawan di Kabupaten Sleman," katanya lagi. 

Ishadi mengatakan, destinasi wisata yang ramai dikunjungi pada periode libur Lebaran 2025 adalah destinasi wisata budaya yang meliputi candi, museum, wisata kota, dan wisata desa sebanyak 290.768 atau setara dengan 66,60 persen. 

"Candi Prambanan menjadi destinasi wisata budaya yang paling banyak dikunjungi dengan total kunjungan sebanyak 118.552 setara dengan 40,77 persen dari total kunjungan di destinasi wisata budaya," katanya. 

Kemudian destinasi wisata alam, yang meliputi wisata alam dan petualangan sebanyak 145.828 setara dengan 33,40 persen. Tiga destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi adalah kawasan lereng Gunung Merapi Kaliadem di Cangkringan dikunjungi tidak kurang dari 24.903 wisatawan, diikuti atraksi jip "lava tour" yang dinikmati tidak kurang dari 23.742 wisatawan. 

"Sedangkan untuk kawasan wisata alam Kaliurang, Pakem dikunjungi tidak kurang dari 17.898 wisatawan," katanya pula. 

Ia mengatakan, untuk tingkat okupansi hotel di Kabupaten Sleman selama periode libur Lebaran 2025, mengacu pada data BPD PHRI DIY, rerata okupansi di Kabupaten Sleman untuk periode 28 Maret 2025 hingga 6 April adalah sebesar 35,67 persen, dengan rerata okupansi tertinggi sebesar 54,62 persen pada 2 April 2025. 

"Rerata okupansi hotel ini berada dalam range target yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Sleman yakni 30 persen hingga 60 persen," katanya lagi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Gunungkidul Supriyanta di Gunungkidul, Senin (7/4/2025), mengatakan pada tahun 2024, realisasi kunjungan wisatawan selama libur lebaran di atas 200 ribu wisatawan, sedangkan tahun ini sampai data per H+7 sejumlah 143.992 wisatawan, turun sekitar 32 persen. 

"Libur panjang sebelumnya berdekatan dengan libur lebaran, natal dan tahun baru, serta libur panjang akhir Februari 2025," kata Supriyanta.

Ia mengatakan rincian data kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah dari retribusi objek wisata selama libur lebaran, yakni Senin (31/3) sebanyak 4.560 orang dengan PAD Rp41.349.200. 

Selanjutnya, Selasa (1/4) sebanyak 15.079 orang dengan PAD sebesar Rp154.731.600, Rabu (2/4) sebanyak 25.040 orang dengan PAD sebesar Rp269.080.000.

Kemudian, Kamis (3/4) sebanyak 30.281 orang dengan PAD sebesar Rp329.283.900, Jum'at (4/4) sebanyak 20.921 orang dengan PAD Rp213.057.300.

Pada Sabtu (5/4) sebanyak 25.967 orang dengan PAD sebesar Rp272.596.100 dan Minggu (6/4) sebanyak 22.144 orang dan PAD sebesar Rp231.343.300.

"Puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Kamis (3/4). Awalnya, kami prediksi puncak kunjungan wisatawan pada Sabtu (5/4) dan Minggu (6/4)," katanya.

Lebih lanjut, Supriyanta mengatakan destinasi pariwisata Gunungkidul hampir seluruhnya memanfaatkan potensi wisata alam yang sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan secara kebetulan berada di cuaca ekstrem. Sehingga sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan. 

Selain itu, turunnya kunjungan wisatawan ke Gunungkidul pada Lebaran 2025 tidak terlepas dari adanya larangan studi tour, tingkat perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. 

"Penyebab lainnya, yakni kebijakan rasionalisasi anggaran Inpres Nomor 1 Tahun 2025," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Jumlah kunjungan tersebut tercatat sejak 31 Maret sampai 6 April 2025, angka ini mengalami peningkatan sebesar 25 persen dibanding periode masa libur Lebaran 2024," kata Direktur Utama PT TWC Febrina Intan di Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (7/4/2025).

Menurut dia, tiga destinasi Taman Wisata Candi (TWC) mencatatkan angka pertumbuhan cukup signifikan, di TWC Prambanan sebesar 42 persen, TWC Borobudur naik tujuh persen , TWC Ratu Boko sebesar empat persen.

"Sedangkan untuk pertunjukan seni budaya Ramayana Ballet Prambanan, Roro Jonggrang dan Shinta Obong menjadi sajian atraktif dan menjadi magnet kunjungan sebanyak 3.617 wisatawan pada periode 1 hingga 6 April 2025, mengalami kenaikan sebesar 43 persen dibanding tahun lalu," katanya.

Sedangkan data secara rinci kunjungan ke destinasi Taman Wisata Candi Prambanan sebanyak 108.784 wisatawan, TWC Borobudur dikunjungi 67.536 wisatawan dan Keraton Ratu Boko dikunjungi oleh 5.899 wisatawan.

"Puncak kunjungan di seluruh destinasi TWC terjadi pada Kamis (3/4), sebesar 40.015 wisatawan, dengan rincian kunjungan 23.753 wisatawan di TWC Prambanan, kunjungan 15.211 wisatawan di TWC Borobudur dan kunjungan 1.051 wisatawan di Keraton Ratu Boko. Sementara Teater dan Pentas Ramayana Prambanan mencatat puncak kunjungan di Minggu (6/4) dengan 740 wisatawan," katanya.

Ia mengatakan Program #LebarandiCandi masih menjadi magnet wisatawan di kawasan DIY dan Jawa Tengah.

"Kami memprakirakan kunjungan yang mulai mengalami penurunan, seiring dengan arus balik yang sudah terjadi hingga 8 April 2025. Namun, kami optimistis target kunjungan wisatawan selama Lebaran tahun ini tercapai," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Koordinator TPR Pantai Glagah Agus Subiyanto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan rincian kunjungan wisatawan, yakni Senin (31/3) sebanyak 1.510 orang, Selasa (1/4) sebanyak 7.100 orang, Rabu (2/4) sebanyak 10.400 orang, Kamis (3/4) sebanyak 11.600 orang dan hari ini, Jumat (4/4) sebanyak 8.800 orang. 

"Hari ini, kunjungan wisatawan menurun karena pemudik sudah balik ke perantauan," kata Agus. 

Ia mengatakan jumlah wisatawan di Pantai Glagah pada lebaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan Lebaran 2024. Puncak kunjungan wisatawan bisa mencapai lebih dari 13 ribu wisatawan. 

Namun dengan kondisi laporan harian kunjungan wisatawan ke Glagah, dipastikan mengalami penurunan. 

"Kami prediksi, puncak kunjungan wisatawan ke Pantai Glagah pada Sabtu (5/4) dan Minggu (6/4). Namun melihat kondisi harian kunjungan wisatawan mulai menurun, kunjungan landai," katanya. 

Sementara itu, Ketua Desa Wisata Pantai Glagah Bayu optimistis kunjungan wisatawan akan naik pada Sabtu (5/4) dan Minggu (6/4). 

"Puncak kunjungan wisatawan ke Glagah, kami prediksi besok Sabtu dan Minggu. Pada Jumat dan Sabtu ini perkiraan masih dari pemudik Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian, Minggu sudah campuran pemudik dan lokalan DIY dan Jawa Tengah," katanya. 

Ia juga mengingatkan wisatawan untuk mematuhi rambu-rambu peringatan yang ada di sepanjang Pantai Glagah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Tim SAR, dan Polres Kulon Progo siaga di Pantai Glagah. Kami berharap wisatawan mematuhi imbauan petugas dan larangan yang ada di bibir pantai," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Gunungkidul Supriyanta di Gunungkidul, Kamis (3/4/2025), mengatakan rincian kunjungan wisatawan, yakni Senin (31/3) sebanyak 4.560 wisatawan, Selasa (1/4) sebanyak 15.079 wisatawan, Rabu (2/4) sebanyak 24.740 wisatawan.

"Total kunjungan wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata Gunungkidul," kata Supriyanta.

Ia memprediksi kunjungan wisatawan pada Kamis (3/4) lebih dari 25 ribu wisatawan yang tersebar di seluruh objek wisata di Gunungkidul seperti destinasi non pantai, Air Terjun Sri Getuk, Gua Pindul, hingga Cave Tubing Kalisuci.

"Wisatawan juga banyak yang berkunjung di objek non pantai yang tidak kalah menarik. Meski demikian, mayoritas kunjungan wisatawan tetap ke pantai," ujarnya.

Lebih lanjut, Supriyanta mengatakan target kunjungan selama libur Lebaran dari 31 Maret sampai 8 April 2025 mencapai 128.949 wisatawan.

"Kami optimistis akan terlampaui. Puncak kunjungan wisatawan pada libur lebaran ini, kami prediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu," tuturnya.

Sementara itu, wisatawan dari Sleman, Ratna Devi mengatakan dirinya bersama teman-teman memilih berlibur ke Pantai Ngandong hari ini karena jalan tidak macet dan bisa menikmati keindahan pantai dengan baik.

"Lebih tenang dan bisa benar-benar menikmati keindahan pantai," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Nanti kami rekayasa lalu lintas pada saat malam takbiran. Kami akan menyekat di titik-titik masuk yang mengarah ke Kota Yogyakarta. Tidak ada kendaraan takbiran dari luar kota yang akan masuk ke wilayah kota," ujar Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol. Aditya Surya Dharma di Yogyakarta, Minggu (30/3/2025). 

Menurut dia, penyekatan akan dilakukan di jalur-jalur yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten sekitar berkoordinasi dengan polres setempat untuk memastikan tidak ada iring-iringan kendaraan takbir yang masuk ke Kota Yogyakarta tanpa izin. 

Aditya menegaskan bagi kendaraan yang nekat melintas tetap akan diminta putar balik, bahkan akan dikejar jika sampai lolos. Menurutnya, kehadiran rombongan takbir dari luar kota dikhawatirkan menimbulkan kemacetan dan mengganggu kegiatan malam takbiran warga kota. 

Selain itu, Polresta juga akan menertibkan takbir keliling liar yang menggunakan musik dengan irama berlebihan atau tidak sesuai suasana. 

"Takbir kok musiknya seperti itu, kurang pas," ucapnya. 

Dia menilai takbiran liar semacam itu bisa merusak suasana keagamaan maupun mengganggu kelancaran lalu lintas.

"Kami menjaga jangan sampai ada kendaraan-kendaraan yang seperti tadi yang bisa merusak suasana maupun kelancaran, atau merusak suasana takbiran," tutur Aditya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Sebagai bentuk bantuan tambahan di Hari Raya Idulfitri, Maxim memberikan paket sembako kepada mitra driver di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Maxim kepada mitra driver menjelang perayaan Idulfitri tahun ini.

Adapun bantuan sembako yang diberikan antara lain beras, minyak goreng,  mi instan, gula, dan beberapa bahan makanan lainnya. Bantuan-bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masing-masing mitra driver Maxim.

Head of Subdivision Maxim Yogyakarta, Parantio Bagus Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membagikan kebahagiaan menjelang perayaan Idulfitri. 

“Kami berharap bantuan sembako ini menjadi berkah dan bisa menambah suasana kehangatan pada perayaan Idulfitri nanti. Kepada mitra pengemudi, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin.” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga datang dari Elis Praptiana, salah satu mitra pengemudi Maxim di Yogyakarta. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Maxim Yogyakarta atas bantuan sembako nya. Kami sangat senang dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk lebaran nanti. semoga rezeki Maxim makin lancar.” ucapnya.

Selain Yogyakarta, Maxim juga melakukan kegiatan pembagian sembako Idulfitri ke beberapa mitra driver di 49 kota lainnya di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Maxim juga telah membagikan sembako ke panti asuhan  dan membagikan takjil gratis kepada masyarakat di beberapa kota di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan amal Ramadan Maxim yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan guna memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat dan mitra driver Maxim di Indonesia.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans DIY Amin Subargus di Yogyakarta, Rabu (26/3/2025), mengatakan THR wajib diberikan dalam bentuk uang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Kalau ada perusahaan yang memberikan dalam bentuk barang atau tali asih, itu tetap bukan THR. Kalau mau menamakan THR, bentuknya harus uang," ujar Amin. 

Ia menyebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, THR harus dibayarkan dalam bentuk uang rupiah dan diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh. 

"Artinya, kalau perusahaan hanya memberi parsel dan tidak memberi uang sesuai ketentuan, maka itu bukan THR. Sebaiknya tetap dialihkan menjadi THR dalam bentuk uang, satu kali upah," ujar dia. 

Disnakertrans DIY mengimbau perusahaan untuk mematuhi ketentuan tersebut guna melindungi hak-hak pekerja menjelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sejak posko aduan dibuka pada 1 Maret hingga 25 Maret 2025, Disnakertrans DIY menerima 75 pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari berbagai perusahaan.

Pengaduan tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perusahaan teknologi informasi, transportasi, jasa pengiriman barang, kafe, restoran, penyedia tenaga kerja (outsourcing), klinik, rumah sakit, hingga hotel dan toko ritel. 

Dari 75 aduan yang masuk, Amin mengatakan sebanyak 24 sudah diselesaikan, sementara 51 lainnya masih dalam proses penanganan. Disnakertrans DIY telah mengeluarkan nota peringatan kepada perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya. 

"Kalau dalam tujuh hari setelah nota tidak ada tindak lanjut, akan kami kirimkan nota peringatan kedua. Bila tetap tidak dibayarkan, akan dikenai sanksi administratif," ujar Amin. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Yang paling banyak pengaduannya berasal dari Kabupaten Sleman, disusul Kota Yogyakarta dan Bantul. Sementara dari Kulon Progo dan Gunungkidul jumlahnya relatif kecil," ujar Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans DIY Amin Subargus saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa (25/3/2025).

Amin menjelaskan pengaduan tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perusahaan teknologi informasi, transportasi, jasa pengiriman barang, kafe, restoran, penyedia tenaga kerja (outsourcing), klinik, rumah sakit, hingga hotel dan toko ritel.

Berdasarkan data Disnakertrans DIY, sektor yang paling banyak diadukan antara lain perusahaan IT dan outsourcing. Namun, kata Amin, pihaknya belum bisa mengelompokkan secara detail karena belum seluruh nama perusahaan diketahui dengan pasti.

Amin menyebut tiga jenis pengaduan paling umum terkait THR tahun ini mencakup pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran secara bertahap, dan ada pula yang belum dibayarkan sama sekali.

Dari ketiganya, pelanggaran yang paling banyak adalah pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan, baik dari sisi jumlah maupun waktu pembayaran.

"Ada yang sudah diberi THR tapi tidak sesuai ketentuan, ada juga yang mencicil pembayarannya, misalnya sebagian sebelum Lebaran dan sisanya sesudah. Padahal seharusnya THR dibayarkan secara penuh paling lambat H-7 Lebaran," kata Amin.

Dari 75 aduan yang masuk, Amin mengatakan sebanyak 24 sudah diselesaikan, sementara 51 lainnya masih dalam proses penanganan.

Disnakertrans DIY telah mengeluarkan nota peringatan kepada perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya.

"Kalau dalam tujuh hari setelah nota tidak ada tindak lanjut, akan kami kirimkan nota peringatan kedua. Bila tetap tidak dibayarkan, akan dikenai sanksi administratif," ujar Amin.

Sesuai Pasal 79 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sanksi administratif tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan sebagian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Amin menuturkan rekomendasi sanksi akan disampaikan pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat yang membawahi perusahaan bersangkutan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dampak tumpukan sampah ini bisa dirasakan di berbagai aspek, terutama dari segi estetika lingkungan yang terganggu, serta potensi dampak negatif terhadap pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Kota Yogyakarta jika tidak segera ditangani.

Belum lagi ancaman kesehatan karena sampah, dan yang belum banyak dibahas adalah masalah keselamatan bagi masyarakat dari bahaya kebakaran dan hewan berbahaya karena tumpukan sampah.

Data yang dihimpun oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta menunjukkan fakta bahwa semenjak terjadi penutupan secara bertahap TPST Piyungan, di tahun 2023 terjadi lonjakan kasus kebakaran di Kota Yogyakarta dari 56 kali di tahun 2022 menjadi 90 kali di tahun 2023, di mana 23 kejadian atau 25 persennya disebabkan karena pembakaran sampah secara liar yang apinya membesar. 

Krisis penanganan sampah membuat sebagian masyarakat memilih solusi instan dengan membakar sampah yang justru menimbulkan masalah lain.

Kebakaran sampah liar yang apinya membesar tak terkendali menimbulkan polusi serta berpotensi membahayakan dan dalam beberapa kasus memang turut membakar bangunan yang berada di dekat tumpukan sampah.

Membakar sampah secara liar sebenarnya juga telah dilarang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman sanksi pidana. 

Pembakaran sampah baru bisa dilakukan setelah dilakukan pemilahan dan menggunakan teknologi khusus, sehingga tidak membahayakan dan mencemari lingkungan.

Berkat sosialisasi berbagai pihak dan kesadaran masyarakat kejadian kebakaran karena pembakaran sampah mulai turun pada tahun 2024 menjadi 15 kali dan nihil kejadian hingga awal 2025 ini. 

Kesadaran untuk tidak membakar sampah sembarangan nampaknya dilandasi oleh bahaya kebakaran nyata yang terlihat. 

Menurunnya angka pembakaran sampah liar patut diapresiasi, meski sampah yang menumpuk tetap jadi masalah. Salah satu dampak tumpukan sampah yang telah terlihat namun luput disadari adalah merebaknya populasi sarang hewan berbahaya yakni tawon ndas (vespa affinis).

Evakuasi sarang tawon ndas adalah jenis layanan Dinas Damkarmat yang paling banyak diminta masyarakat, lebih banyak dari kebakaran itu sendiri, maupun evakuasi hewan seperti ular atau kucing. 

Permintaan evakuasi sarang tawon ke Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 220 kali di tahun 2021, 230 kali pada tahun 2022, 252 kali pada tahun 2023, hingga 298 kali pada tahun 2024. Diantara sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab, tumpukan sampah menjadi salah satunya.

Sejumlah riset memang menemukan kecenderungan peningkatan sarang tawon ndas di kawasan urban. Berkurangnya hutan sebagai habitat asli tawon ndas, membuat mereka membuat koloni di bangunan dan pohon dekat pemukiman yang dirasa aman dan ada sumber makanan mereka. 

Dikenal sebagai hewan omnivora, artinya tawon ndas dapat memakan nektar, buah-buahan busuk, daging, sisa makanan yang banyak tersedia di tumpukan sampah terbuka, khususnya yang berjenis sampah organik. Tumpukan sampah organik dapat pula mengumpulkan serangga-serangga kecil dan belatung yang juga jadi makanan tawon ndas.

Meningkatnya keberadaan koloni tawon ndas di pemukiman warga patut menjadi perhatian, karena jika merasa terancam tawon ndas dapat menyerang dengan sengatan secara berkelompok yang sangat berbahaya bagi manusia bahkan dapat berujung kematian. 

Karena itu, salah satu upaya preventif menghadapi tawon ndas adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi keberadaan tumpukan sampah yang dapat menjadi sumber makanan bagi tawon ndas.

Potensi kebakaran dan maraknya tawon ndas merupakan dampak tumpukan sampah yang bahayanya perlu menjadi perhatian masyarakat meski jarang disadari. 

Dengan menyadari bahaya dari tumpukan sampah yang bisa langsung terasa dampaknya tahapan selanjutnya adalah bertambahnya kesadaran bersama untuk mengatasi masalah sampah ini mulai dari rumah dan lingkungan. 

Jika setelah merasakan dan melihat dampak langsung pembakaran liar tumpukan sampah menjadi kebakaran dapat menekan jumlah kejadian tersebut, kitab kisa menerapkannya pada potensi dampak lain yang cepat atau lambat dapat kita rasakan untuk makin tergerak demi lingkungan kita bersama yang makin bersih, indah, sehat, dan aman.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Bupati Sleman Harda Kiswaya hadir sekaligus mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan untuk kemajuan pertanian Kabupaten Sleman dan berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif dan membawa kemajuan bagi pertanian Kabupaten Sleman. 

"Kabupaten Sleman sebagai lumbung pangan di DIY merasa berterimakasih atas bantuan alat mesin pertanian dan semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan pertanian dan ketahanan pangan di Sleman dan DIY," katanya. 

Bupati Sleman berjanji bahwa bantuan alsintan akan dimanfaatkan oleh petani di Kabupaten Sleman dengan sebaik mungkin, dipelihara dan dirawat dengan baik pula. Kemudian pemakaiannya akan betul-betul diperhatikan hingga operasionalnya.

"Saya berharap untuk petani Sleman yang nantinya akan menggunakan agar betul betul untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya," katanya. 

Ketua Komisi IV DPR Hediati Hariyadi mengatakan pertanian adalah warisan perjuangan yang harus dilanjutkan dan ketahanan pangan adalah kunci kemandirian bangsa. 

Oleh karenanya pemerintah perlu memastikan para petani mendapatkan dukungan penuh baik kebijakan, fasilitas dan teknologi. 

"Saya mengajak petani Sleman memanfaatkan alat mesin pertanian ini sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara jangka panjang. Semoga pertanian Sleman lebih maju dan berkembang," katanya. 

Bantuan mesin pertanian yang diserahkan yakni traktor roda empat sejumlah empat unit, handsprayer sejumlah 75 unit dengan total bantuan senilai Rp1,531 miliar lebih. 

Sedangkan penerima bantuan traktor yakni Gapoktan Purwo Makmur Purwomartani, Gapoktan Dadi Mandiri Margodadi, Gapoktan KT Tani Maju Sumberarum dan Gapoktan Trimulyo. Kemudian penerima bantuan handsprayer akan diberikan kepada 15 Kelompok Tani, Petani Milenial dan Kelompok Wanita Tani.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami tidak ingin sekadar menyatakan sanggup, tapi harus benar-benar menyiapkan. Tidak sekadar menyediakan lahan kosong, karena kalau hanya lahan kosong, siapa yang akan membangun sekolahnya? Itu justru bisa menjadi pekerjaan rumah (PR)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Kamis (20/3/2025). 

Alih-alih membangun sekolah baru dari nol, menurut Beny, memilih memanfaatkan sekolah yang sudah ada memungkinkan program Sekolah Rakyat berjalan lebih cepat sebab sejumlah infrastruktur seperti ruang kelas dan tenaga pengajar sudah tersedia. 

"Jadi, sekolah yang ada dan lahannya luas tapi anak didiknya sedikit. Nah, ini yang kita akan manfaatkan agar tetap berjalan," ujar Beny. 

Sejauh ini, Pemda DIY telah mengidentikasi tiga lokasi potensial untuk program tersebut, yakni di Sorowajan, Banguntapan, Bantul, yang sebelumnya direncanakan menjadi Sekolah Kebangsaan tetapi belum termanfaatkan. 

Selain itu, opsi lain ada di Samigaluh, Kulon Progo, serta Sewon, Bantul. Menurut Beny, pihaknya tengah menggodok usulan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelum diajukan ke pemerintah pusat. 

Jika disetujui, menurut dia, skema itu memungkinkan Sekolah Rakyat beroperasi dalam format "boarding school" atau asrama yang menampung siswa dari SD hingga SMA dalam satu kompleks pendidikan. 

"Nanti akan dibangun asrama di situ. bangunannya sudah ada, rombongan belajarnya sudah ada, gurunya sudah ada. Tinggal menambah siswanya nanti. Bukan bangun sekolah baru," tutur dia. 

Meski memiliki kesiapan dalam penyediaan sekolah, Beny mengakui Pemda DIY menghadapi kendala dalam aspek kewenangan. 

Saat ini, pengelolaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan Pemda DIY hanya mencakup SMA/SLTA. 

"Kami hanya memiliki kewenangan di tingkat SLTA. Kecuali ini ada diskresi luar biasa maka sekolah itu didesain mulai dari SD, SMP, SMA bisa jadi begitu kalau sekarang," kata Beny. 

Sekolah rakyat, merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem. 

Tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. 

Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan bentuk serta kurikulum Sekolah Rakyat direncanakan berupa sekolah berasrama atau boarding school. 

Kurikulum yang diterapkan, akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka dengan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Agus Budiraharja dalam keterangannya di Bantul, Kamis (20/3/2025), mengatakan keputusan tidak menerapkan WFA bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul itu karena tidak ada urgensi yang terlalu mengikat bila bekerja dari mana saja itu diterapkan.

"WFA menjelang Lebaran itu filosofinya mengurai kemacetan. Kalau kita lihat di Jakarta misalnya yang sebagian besar instansi pemerintah menerapkan WFA, karena banyak perantau yang akan mudik, kalau di Bantul, kebalikannya. Justru yang menerima pemudik," katanya.

Dia mengatakan, sebagai wilayah yang akan didatangi pemudik atau perantauan dari luar daerah, Bantul justru melakukan pembenahan dan menggenjot berbagai sektor agar musim mudik Lebaran 2025 berjalan lancar.

Seperti perbaikan-perbaikan infrastruktur, penambahan rambu-rambu lalu lintas, pengecekan jalur, memastikan kesiapan layanan fasilitas kesehatan, hingga kesiapan sektor pariwisata, mengingat Bantul masih menjadi salah satu tujuan yang dikunjungi wisatawan saat mudik.

"Pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Jadi justru kita sedang mempersiapkan banyak hal agar para pemudik yang datang ke Bantul semakin nyaman," katanya.

Meski demikian, kata dia, Pemkab Bantul tetap mempersilakan bagi ASN yang butuh tambahan waktu untuk mudik dengan mengambil cuti yang bersambung dengan cuti bersama dan libur Lebaran.

Kebijakan mengenai WFA bagi ASN telah ditetapkan pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 2 Tahun 2025. Dalam edaran tersebut, pelaksanaan WFA diberlakukan mulai 24 sampai 27 Maret 2025.

WFA atau bekerja dari mana saja dan bisa melakukan pekerjaan dari jarak jauh dimaksudkan agar pegawai lebih fleksibel dalam bekerja, kebijakan WFA juga memiliki tujuan agar kemacetan lalu lintas yang sering terjadi saat arus mudik dapat berkurang.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Program pembagian bantuan sembako ini diberikan oleh Maxim dengan kolaborasi dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI). Nantinya, bantuan ini akan digunakan untuk menghidupi 180 anak di panti asuhan tersebut.

Adapun bantuan sembako yang diberikan antara lain beras, minyak goreng, mi instan, gula, dan beberapa bahan makanan lainnya. Bantuan-bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masing-masing anak di panti asuhan Panti Asuhan Diponegoro.

Head of Subdivision Yogyakarta, Parantio Bagus Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian Maxim terhadap sesama.

“Di bulan suci Ramadan kali ini, Maxim ingin membagikan kebahagiaan kepada adik-adik yang membutuhkan. Kami berharap bantuan yang telah kami berikan ini dapat membantu meringankan beban dan dapat membawa kebahagiaan di tengah suasana perayaan Ramadan dan Idul fitri kali ini.” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Muhammad Zaidun selaku pengurus Panti Asuhan Diponegoro, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diterima. 

“Atas nama pengurus panti asuhan diponegoro, kami mengucapkan terima kasih kepada Maxim Yogyakarta yang sudah berbagi di panti kami. Semoga dengan kegiatan berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini inshaallah Maxim mendapatkan berkah dan balasan yang melimpah.” ucapnya

Tidak hanya membagikan bantuan sembako kepada panti asuhan, Maxim juga membagikan 1050 paket takjil kepada masyarakat di sekitar kota Yogyakarta sebagai bagian dari kegiatan ini.

Selain Yogyakarta, Maxim juga melakukan kegiatan pembagian sembako ke beberapa kota lain di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu dari kampanye amal Maxim yang dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat di Indonesia.

Kegiatan sosial Maxim mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bulan Ramadan. Kampanye ini diselenggarakan di 14 kota dan mampu membangkitkan semangat masyarakat setempat selama bulan suci Ramadan 2025.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta M. Idar Aries Munandar di Yogyakarta, Rabu (19/3/2025). 

Dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. 

Jika dalam kondisi gawat darurat, lanjut Idar, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada peserta. 

Untuk mempermudah akses layanan bagi peserta JKN selama libur Lebaran, pihaknya membuka layanan piket di kantor cabang pada tanggal 28 Maret, 2, 3, 4, dan 7 April 2025 pukul 08.00-12.00 WIB. 

Selain itu, layanan administrasi kepesertaan tetap bisa dilakukan melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang beroperasi 24 jam setiap hari.

Peserta JKN juga dapat memanfaatkan berbagai layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, serta situs resmi BPJS Kesehatan untuk informasi terkait kepesertaan maupun layanan kesehatan. 

Menurut Idar, apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). 

Khusus di rumah sakit, pihaknya juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan. 

Sementara itu, selama libur lebaran, Idar menuturkan ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. 

Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis. 

"Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut," kata dia. 

Mengingat Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pemudik dan wisatawan selama musim libur lebaran, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta turut memastikan kelancaran pelayanan kesehatan berkoordinasi bersama BPJS Kesehatan serta fasilitas kesehatan setempat. 

"Kami berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, baik dokter praktik mandiri, klinik, puskesmas, hingga rumah sakit untuk bersama-sama memastikan layanan kesehatan tetap optimal," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta Waryono. 

Ia menambahkan, terdapat dua puskesmas yang beroperasi 24 jam, yakni Puskesmas Jetis dan Puskesmas Tegalrejo, sementara puskesmas lainnya akan menjalankan jadwal piket. 

Selain itu, Dinkes Kota Yogyakarta juga menyiapkan layanan pendampingan bagi ibu hamil yang diperkirakan melahirkan saat libur Lebaran. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya tiga polisi setelah ditembak di Lampung.

“Mereka adalah prajurit Bhayangkara sejati yang mengorbankan jiwa dan raga demi keamanan masyarakat," ujar Ihsan, Rabu (19/3/2025).

Ihsan menambahkan, perjuangan mereka akan terus dilanjutkan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Salat gaib ini diikuti oleh seluruh personel Polda DIY dan dilaksanakan serentak di jajaran polres dan polsek di wilayah DIY.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa polisi tewas ditembak di Lampung ini terjadi saat 17 personel polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Negara Batin IPTU Lusiyanto melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung.

Pada awalnya, situasi tampak kondusif. Namun, tiba-tiba terjadi serangan tembakan hingga membuat tiga polisi tewas ditembak di lokasi kejadian di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi di Gunungkidul, Selasa (18/3/2025), mengatakan Gerakan Pangan Murah menjual bahan pokok. Pasar murah ini juga melibatkan 21 item produk dari asosiasi pasar tani di Gunungkidul. 

"Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi petani lokal dalam memasarkan produk mereka," kata Rismiyadi. 

Ia mengatakan Gerakan Pangan Murah, DPP Gunungkidul kerja sama dengan Badan Pangan Nasional. 

Pasar murah ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras dan minyak dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sebanyak 5,2 ton kebutuhan pokok terjual hari ini. 

“Tentunya Gerakan Pangan Murah ini dalam rangka menghadapi HBKN Idul Fitri serta upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan,” katanya. 

Rismiyadi mengatakan program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia. Dengan adanya subsidi, masyarakat dapat membeli sembako dengan harga lebih murah, yakni selisih sekitar Rp2.000 di bawah harga pasar. 

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat bisa mendapatkan akses pangan yang lebih baik, terutama menjelang hari raya,” katanya. 

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, CSR Bank Indonesia, Perum Bulog, agen dan distributor pangan, gapoktan, serta asosiasi pasar tani yang telah mendukung Gerakan Pangan Murah. 

“Oleh karenanya, guna menyikapi fenomena kenaikan harga pangan, pemerintah daerah harus bertindak cepat dengan mengadakan program ini,” katanya. 

Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil tetapi juga sebagai langkah pengendalian inasi di daerah. 

"Ketersediaan kebutuhan pangan di Gunungkidul sangat aman. Masyarakat jangan khawatir soal stok kebutuhan menjelang lebaran," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Senin (17/3/2025), mengatakan pemerintah segera menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai fenomena yang perlu diantisipasi seperti tradisi mudik Lebaran, meningkatnya aktivitas masyarakat serta meningkatnya berbagai kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. 

"Untuk itu diharapkan berbagai pihak terkait dapat mematangkan rencana serta kolaborasinya untuk melaksanakan rencana ini dengan baik sesuai dengan tugas pokok masing-masing," kata Bupati dalam rapat kerja tersebut. 

Menurut dia, tradisi mudik atau pulang kampung untuk merayakan Lebaran akan meningkatkan jumlah volume kendaraan serta kepadatan lalu lintas di jalan utama maupun jalur alternatif, sehingga harus menjadi perhatian untuk disiapkan langkah antisipasinya. 

"Lonjakan arus mudik dan arus balik perlu diantisipasi dengan pengaturan lalu lintas yang baik, kesiapan sarana transportasi, serta optimalisasi infrastruktur. Pengawasan terhadap potensi kriminalitas juga harus ditingkatkan," katanya. 

Dia mengatakan, oleh karena itu simpul-simpul transportasi harus dipantau, agar siap melayani masyarakat dengan baik, kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat juga tidak kalah penting. 

"Personel keamanan dari TNI dan Polri bersama Satpol PP harus bersinergi dalam menjaga keamanan selama Ramadan dan Idul Fitri termasuk di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, obyek wisata serta ruang publik lainnya," katanya. 

Bupati mengatakan, di sisi lain, kesiapan posko terpadu dan pelayanan kesehatan juga perlu dipersiapkan di titik-titik terbaik, termasuk di rest area, simpul-simpul transportasi, dan jalur mudik. 

"Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan selama 24 jam juga harus tersedia di posko-posko tersebut. Dan yang tidak kalah penting, pengamanan di tempat wisata juga perlu diperhatikan," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Bukan, panjenengan (anda) boleh tanya ke Klaten, itu bukan dari pemkab, jasa pengangkut swasta," kata Epiphana saat dihubungi wartawan, Senin (17/3/2025).

Tindak lanjut kejadian itu, dia akan memanggil jasa pengangkut sampah swasta yang terdata di DLH Sleman. Tujuannya untuk memberikan pembinaan.

"Ya kita akan panggil jasa pengangkut swasta yang tercatat di kami, kalau ada yang tidak tercatat kemudian kami tahu ya sekaligus kami panggil untuk kami beri pembinaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Epiphana tidak akan membiarkan terjadi pelanggaran lagi. Dia bilang, jika nantinya ditemukan pelanggaran lagi dirinya mempersilakan untuk pihak terkait memberikan sanksi.

Dilansir detikJateng, tiga truk sarat muatan sampah dari Kabupaten Sleman, DIY, diusir saat diduga hendak membuang sampah di wilayah Klaten. Aksi pengusiran yang dilakukan Muspika dan Dinas terkait itu viral.

Dalam rekaman video berdurasi sekitar 2 menit yang diunggah di media sosial itu terlihat truk dihentikan di jalan. Tampak juga petugas Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup di lokasi.

Tiga truk dengan nomor polisi AB 8851 ZQ, G 1928 CE, dan AB 8595 YK seluruhnya ditutup terpal dengan rapat. Dalam video dinarasikan mereka dihentikan di simpang tiga Dusun Soka, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Klaten.

"Pak Camat Kemalang bersama Satpol PP, Polsek, Koramil dan Dinas Lingkungan HidupKabupaten Klaten menyuruh putar balik truk bermuatan sampah dari Sleman yang masuk ke wilayah Kecamatan Kemalang. Truk yang masuk berjumlah 3 truk dan semua dipaksa putar balik ke asalnya," bunyi kalimat penjelas postingan di akun Instagram merapi_uncover sebagaimana dikutip detikJateng, Senin (17/3/2025).

Dimintai konfirmasi, Camat Kemalang, Kuncoro, membenarkan peristiwa tersebut

"Kemarin itu adalah pengiriman sampah dari wilayah Sleman. Itu sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah), seseorang atau badan dilarang memasukkan sampah dari luar daerah," ungkap Kuncoro saat ditemui detikJateng di DPRD Klaten, Senin (17/3/2025).

Menurut Kuncoro, beberapa waktu sebelum kejadian itu juga ada pembuangan sampah serupa. Tetapi dirapatkan dengan Muspika dan DLH diingatkan kemudian berhenti.

"Tanggal 10 Maret kemarin kita sudah rapatkan dengan Satpol PP, DPMPTSP, DPUPR, DLH dan yang terkait. Yang jelas tidak ada dokumen yang mendukungnya, monggo dinilai (ilegal atau tidak)," terang Kuncoro.

Pembuangan sampah itu, sebut Kuncoro, juga tidak rutin dan dua minggu yang lalu sudah dihentikan. Tetapi kali ini muncul lagi di lokasi yang berbeda.

Lokasi yang baru, sebut Kuncoro, tidak jauh dan hanya di sebelah lokasi yang lama yang sudah dilarang. Dari pengakuan sopir sampah itu merupakan sampah rumah tangga.

"Kemarin dari pengakuan saat kami tanya sampah dari rumah tangga, mal, atau instansi apa katanya dari rumah tangga. Di video terlihat airnya mengucur, bau sekali dan pengakuannya begitu (dari Sleman)," imbuh Kuncoro.

Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemkab Klaten, Poniman mengatakan sudah ada koordinasi dengan instansi lain. Untuk sementara baru diminta putar balik.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Petugas-petugas pengamanan nantinya akan melakukan patroli di stasiun, kereta api (KA), maupun jalur-jalur KA," ujar Executive Vice President KAI Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (17/3/2025). 

Dari total 730 petugas pengamanan, kata dia, sebanyak 641 merupakan personel internal, termasuk Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan petugas keamanan (security). 

Sementara 89 petugas lainnya berasal dari TNI, Polri, dan unit anjing pelacak (K9) yang akan membantu pengamanan di berbagai titik strategis. 

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan 26 petugas prasarana tambahan, terdiri dari 13 Petugas Penilik Jalur (PPJ) dan 13 Petugas Penjaga Perlintasan (PJL) untuk memastikan kondisi jalur tetap aman selama puncak arus mudik dan balik Lebaran. 

Sementara itu, data KAI Daop 6 mencatat bahwa hingga 16 Maret 2025 pukul 13.00 WIB, sebanyak 231.842 tiket KA jarak jauh keberangkatan awal dari Daop 6 telah terjual. 

Puncak keberangkatan, kata Bambang, diprediksi terjadi pada 3 hingga 7 April 2025, dengan okupansi beberapa perjalanan mencapai lebih dari 90 persen.

"KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian pada masa Lebaran menggunakan kereta api untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket agar tidak kehabisan," ujarnya. 

Dia mengimbau pelanggan yang belum mendapatkan tiket sesuai tanggal keberangkatan yang diinginkan untuk mempertimbangkan alternatif jadwal perjalanan lainnya guna meningkatkan peluang memperoleh tiket. 

Menurut dia, pelanggan dapat memanfaatkan tur connecting train pada aplikasi Access by KAI atau dapat juga memanfaatkan program KA Motor Gratis (Motis) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui DJKA Kemenhub dengan pendaftaran dimulai sejak 8 Maret 2025. 

Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan Online Travel Agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Plt Inspektur Kabupaten Bantul Hermawan Setiadji di Bantul, Jumat (14/3/2025). 

Menurut dia, ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Inspektorat Bantul tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratikasi terkait momen hari raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang draf regulasi itu telah disampaikan ke Bupati Bantul. 

Dia mengatakan, kebijakan tersebut berlaku bagi semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Direktur BUMD, camat, kepala puskesmas, kepala sekolah mulai dari TK sampai jenjang SMA dan lurah se-Kabupaten Bantul.

"Diharapkan juga tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etika, dan memiliki risiko sanksi pidana," katanya. 

Hermawan mengatakan, permintaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara dan kepada masyarakat, perusahaan, pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya merupakan perbuatan yang dilarang. 

"Baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," katanya. 

Dia mengatakan, terhadap penerima gratikasi berupa bingkisan, makanan yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan telah melakukan koordinasi kepada unit pengendalian gratikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

"Untuk selanjutnya, UPG Kabupaten Bantul melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya. 

Dia mengatakan, gratikasi juga dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratikasi. 

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila menerima gratikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG Bantul dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratikasi," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda DIY yang telah mengungkap dan menangkap secara langsung pelaku tindak kejahatan tersebut," ujar Sales Area Manager Retail wilayah DIY Pertamina Patra Niaga Weddy Windrawan di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (13/3/2025). 

Weddy mengungkapan bahwa penindakan ini merupakan bentuk tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya, sekaligus komitmen Pertamina dan Polda DIY untuk mengamankan penyaluran energi kepada masyarakat di masa Ramadhan dan Idul Fitri 2025. 

"Pertamina secara khusus melakukan monitoring untuk penyaluran BBM subsidi. Ketika terdapat indikasi kecurangan kami kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengungkapan lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya," terang Weddy. 

Dia menjelaskan, solar merupakan salah satu BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga rawan disalahgunakan oleh oknum penjahat.

"Pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh Polda DIY telah membantu Pertamina dalam menjalankan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat," ujar dia. 

Untuk itu, Weddy menambahkan, apabila kejahatan serupa terus dibiarkan dapat merugikan negara dan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi. 

"Seperti angkutan umum, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat rentan lainnya yang memang sehari-hari membutuhkan BBM Solar untuk profesinya," tambahnya. 

Pertamina, kata Weddy, berkomitmen mendukung dan membantu setiap proses hukum yang dibutuhkan oleh kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. 

"Apabila terbukti keterlibatan dan kecurangan dari internal, Pertamina tidak akan segan untuk memberikan sanksi dan melaporkan kepada BPH Migas untuk stop pengalokasian produk BBM subsidi di SPBU yang bersangkutan," ujar dia. 

Dia pun mengajak masyarakat luas ikut serta menjaga dan mengawal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran agar terhindar dari oknum kejahatan serupa.

"Apabila masyarakat menemukan indikasi kecurangan di lapangan, jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib seperti kepolisian, ataupun melalui layanan aduan Pertamina di Pertamina Call Center 135," tutur dia. 

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY meringkus tersangka berinisial AM (41) atas dugaan praktik penyelewengan BBM bersubsidi jenis bio solar dengan modus memodikasi tangki kendaraan. 

Atas perbuatannya, AM dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Bukan sekadar peralatan atau infrastruktur pengolahan sampah saja yang kita perlukan, tetapi jauh yang lebih sulit adalah budaya peduli sampah di masyarakat," kata Bupati Halim di Bantul, Kamis (13/3/2025). 

Menurut dia, karena itu pembangunan budaya peduli sampah, budaya bersih sampah di masyarakat Bantul perlu terus dilakukan, salah satunya dengan langkah tegas oleh pemerintah daerah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. 

Dia mengatakan, langkah dalam membudayakan peduli sampah di masyarakat tersebut segara dilaksanakan setelah sarana pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran beroperasi, menyusul sejumlah TPST di Bantul lainya yang beroperasi lebih dulu.

"Setelah ITF Bawuran beroperasi, TPST Modalan beroperasi, TPST Dingkikan yang kita miliki beroperasi tiba saatnya nanti penegakan hukum kita mulai, sehingga tidak ada lagi warga yang akan membuang sampah di pinggir ring road (jalan lingkar) yang sampai saat ini masih ada," katanya.

Menurut dia, masyarakat selama ini membuang sampah sembarangan karena alasan sarana prasarana pengolahan sampah yang belum memadai, sehingga ITF Bawuran yang mulai uji coba ini merupakan jawaban atas kelakuan pelaku pembuang sampah sembarangan. 

"Sehingga ITF Bawuran, TPST Dingkikan, TPST Modalan dan beberapa TPST yang dimiliki Bantul kalau semuanya sudah beroperasi, maka tidak ada alasan lagi bagi semua warga untuk membuang sampah sembarangan karena alasan tempat pengolahan sampah belum jadi," katanya.

Bupati Bantul mengatakan, pada saatnya nanti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul akan dikerahkan untuk melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) pelaku pembuang sampah sembarangan. 

"Ini sudah kita lakukan di beberapa tempat, tetapi masih kita lakukan pembinaan belum diterapkan sanksi hukum, sesungguhnya sudah ada beberapa pasal dalam perda dan UU yang memungkinkan seseorang dihukum karena membuang sampah sembarangan," katanya. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]