JOGJA.WAHANANEWS.CO, Yogyakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat kemandirian fiskal sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Di tengah tantangan ruang fiskal yang makin terbatas, Pemda DIY mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata," kata Wagub DIY KGPAA Paku Alam X di Yogyakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:
Segera Dibuka, Simak Syarat Siswa Sekolah Rakyat 2026-2027
Saat membacakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Wagub mengatakan kemandirian fiskal dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan penetapan belanja yang efektif serta efisien.
Selain itu, kata dia, Pemda DIY juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan.
"Melalui pemanfaatan digitalisasi program dan kegiatan daerah yang dapat menjadi rujukan perusahaan dalam menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)," katanya.
Baca Juga:
Program Pengentasan Kemiskinan, Gubernur Sulteng Prioritas Perbaikan Rumah Warga Miskin Ekstrim di Donggala
Menurut dia, pada anggaran 2025, sejumlah komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target, antara lain dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Pemprov DIY juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Dari sisi belanja, pihaknya memastikan anggaran diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu capaian penting adalah realisasi Dana Keistimewaan (Danais) DIY Tahun 2025 yang mencapai sebesar Rp981,211 miliar atau 98,12 persen dari total alokasi sebesar Rp1 triliun.
"Tingginya tingkat serapan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis keistimewaan di berbagai sektor," katanya.
Pemda DIY juga mencatat, sepanjang tahun 2025 telah menjalankan 36 program dengan total anggaran Rp547,853 miliar dan realisasi mencapai Rp526,695 miliar.
Program-program tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai perangkat daerah untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan dasar.
Pemprov juga mendorong integrasi data sosial dan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya penanganan kemiskinan dan stunting.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun 2025," kata Wagub DIY.
Menurut Wagub, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
"Terhadap saran dan koreksi yang diberikan akan kami tindak lanjuti bersama dalam proses penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban APBD DIY ke depan," katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
