Kemudian, merujuk catatan pemerintah, ia menyampaikan AS justru lebih banyak dilaporkan Special Procedures Mandate Holders (SPMH).
Dia menyebut, sekitar kurun waktu 2018-2021, bedasarkan SPMH, RI dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat.
Baca Juga:
Posko ESDM RAFI 2026 Resmi Ditutup, Pasokan Energi Dipastikan Aman dan Terkendali
Sementara AS, pada kurun waktu yang sama, dilaporkan sebanyak 76 kali.
"Beberapa negara seperti India yang juga cukup banyak dilaporkan. Laporan-laporan itu, ya biasa saja dan bagus sebagai bentuk penguatan peran civil society. Tapi, laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar," katanya.
Pemerintah AS melalui Kemenlu mereka melaporkan praktik HAM tahun 2021 di Indonesia.
Baca Juga:
Hadiri Rapat Paripurna DPRD Karo,Bupati Karo Sampaikan Nota Pengantar LKPH Tahun 2025
Dikutip dari laman stave.gov, AS menyoroti berbagai persoalan HAM di Indonesia, mulai tahanan politik dari Papua hingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
AS singgung aplikasi PeduliLindungi tak sesuai hukum menyangkut privasi masyarakat.
AS memahami maksud aplikasi itu untuk menekan angka penularan Covid-19.
