WahanaNews-Jogja | Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) minta pemerintah khususnya Kementrian Pertanian (Kementan) lakukan reformasi kebijakan subsidi pertanian secara menyeluruh.
Menurutnya, anggaran subsidi terus meningkat tetapi tak mendorong produktivitas pangan.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Diperlukan reformasi kebijakan subsidi pertanian secara menyeluruh, termasuk dengan mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahap,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta lewat keterangan resmi, Senin (18/4/2022).
Penelitian CIPS menemukan bahwa peningkatan subsidi input pertanian berdampak kecil pada peningkatan produktivitas.
Ini juga berkaitan dengan permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan, misalnya kelangkaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani mengurangi penggunaan pupuk atau membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Lanjut Aditya, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya penggunaan input dengan potensi hasil yang tinggi dan kurangnya kombinasi input secara optimal.
"Walaupun secara historis program subsidi pupuk berjasa meningkatkan produktivitas padi, efektivitasnya saat ini tampak sudah maksimum dengan cukup meratanya penggunaan pupuk, terutama di Pulau Jawa," terang Aditya.
Dari penelitian CIPS menunjukkan tren produktivitas padi yang cenderung stagnan dari 2014-2019.
