WahanaNews-Jogja | Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah membela Fadli Zon, lantaran dia ditegur Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto setelah menyindir Presiden Joko Widodo yang tak juga mendatangi lokasi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Fahri menilai teguran Partai Gerindra kepada Fadli usai mengkritik Jokowi tak etis. Menurut dia, partai politik mestinya tak boleh mengganggu wakil rakyat yang dipilih dan digaji rakyat.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
"Jadi soal subjektivitas partai politik, harusnya tidak boleh mengganggu seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat, di dalam menjalankan amanahnya," kata Fahri, Senin (15/11).
Menurut Fahri, sejauh anggota dewan bekerja, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menjalankan fungsi-fungsi kedewanan, dia harus tetap didukung.
Mantan politikus PKS itu menekankan semua pihak mestinya tidak mengaitkan Fadli dengan partainya saat politikus Gerindra itu mengkritik pemerintah. Pun, hal serupa juga berlaku ketika seseorang menjadi wali kota, bupati, gubernur, maupun presiden. Parpol harus membebaskan kadernya yang menduduki jabatan publik.
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
"Digaji oleh rakyat, diberi fasilitas oleh rakyat, maka konsep kita untuk menilainya adalah penilaian sebagai wakil rakyat," tutur Fahri.
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan langsung agar partai menegur Fadli karena mengkritik Jokowi yang tak mengunjungi Sintang. Arahan Prabowo tersebut telah dikonfirmasi juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, Minggu (14/11).
Gerindra menegaskan bahwa sentilan Fadli ke Jokowi soal banjir Sintang itu bukan sikap resmi partai.
