WahanaNews-Jogja | Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati dorong 69 kepala desa yang telah dilantik pada akhir November 2021 untuk membuat potret kemiskinan desa dengan lakukan perbaikan data kemiskinan yang nantinya sebagai landasan dalam percepatan pengentasan kemiskininan berbasis wilayah.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pemerintah desa perlu melakukan pendataan kemiskinan di wilayah dengan kondisi riil dan pemetaannya.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Kami mendorong 69 kepala desa yang baru, tidak hanya melakukan pembenahan data kemiskinan di desanya, tapi membuat profil potret kemiskinan. Kami minta setiap kades baru memiliki potret kemiskinan di desanya masing-masing," harapnya.
Ia mengatakan potret kemiskinan ini mulai dari nama warga yang miskin, alamat, pekerjaannya hingga yang menyebabkan warga tersebut miskin.
Sehingga program penanganan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah, anggota DPRD Kulon Progo melalui program aspirasi dan desa dengan sangat jelas dan tepat sasaran.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Program pengentasan kemiskinan ini sangat banyak sekali, namun pada masa pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi, yakni 18,38 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk melakukan pembenahan program pengentasan kemiskinan hingga data kemiskinan, supaya bisa dicarikan solusi yang tetap," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan data kemiskinan yang dianggap valid adalah data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara BPS mengukur tingkat kemiskinan itu dari kebutuhan kalori, dan kebutuhan konsumsi pangan dan sandang atau kebutuhan primer dan sekunder.
"Kalau kita survei ulang atau sensus ulang, warga yang dikatakan miskin menurut ukuran BPS, mereka tidak miskin," katanya.
