Kedua, PUKIS mengingatkan enam kabupaten yang akan dibebani skema blocking seat merupakan daerah dengan persentase kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPS, enam daerah ini termasuk dalam sepuluh besar daerah dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi, bahkan Kebumen dan Wonosobo merupakan yang terparah di Jawa Tengah. Untuk itu, PUKIS mendesak Pemda dan DPRD untuk menolak usulan blocking seat yang dilontarkan Kemenhub.
Baca Juga:
Terkait Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Mantan Dirjen Perhubungan Darat
“Pemda harus fokus pada program prioritasnya masing-masing, termasuk dalam pengentasan kemiskinan, dan mencegah penggunaan APBD secara tidak jelas dan tidak menguntungkan seperti dalam skema blocking seat ini, apalagi kondisi keuangan daerah sangat terbatas”, kata Gibran.
Ketiga, PUKIS menilai blocking seat dengan menggunakan APBD akan menimbulkan moral hazard karena dapat berakibat munculnya perjalanan dinas yang tidak perlu karena kursi pesawat telanjur dibeli.
Selain itu, PUKIS berpandangan sistem blocking seat dengan APBN atau APBD mestinya tidak diterapkan selain untuk menunjang penerbangan perintis.
Baca Juga:
PT Jakarta Propertindo Siap Uji Coba Jalur LRT Jakarta Fase 1B
“Kemenhub jangan mengorbankan pemda untuk menutupi kegagalannya, dan pemda jangan mau dikorbankan melalui kebijakan ini”, pungkas Gibran.[zbr]
