Sebenarnya, beberapa waktu lalu sekolahnya sempat dijanjikan sekitar 20 siswa dengan nilai minim. Namun demikian, saat jalur zonasi dibuka siswa-siswa tersebut akhirnya justru diterima bersekolah di SMP negeri.
"Warga sekitar malah ke negeri semua sekolahnya karena zonasi," bebernya.
Baca Juga:
Bawaslu Bantul Tingkatkan Patroli Pengawasan Jelang Akhir Kampanye Pilbup 2024
Sekalipun tetap berkomitmen melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa memandang jumlah siswa, sekolah kini dihantui persoalan operasional sekolah imbas minimnya nominal dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).
Krisna menekankan, bagaimanapun besaran dana BOS ini bergantung dari seberapa banyak peserta didik. Jika pencairan dana BOS sampai molor, sekolahnya terpaksa menunda pembayaran gaji para guru.
Sepenuturannya, selama ini pendanaan kadang kala disokong dari sumbangan masyarakat atau alumni. Selain itu, SMP YP 2 Sanden memiliki aset berupa gedung yang disewakan untuk satuan pendidikan lain.
Baca Juga:
Pemkab Bantul Berikan Motivasi dan Penghargaan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD
"Siswa di sekolah ini tidak bayar SPP bulanan hanya bayar uang ujian itu pun pas kelas IX," bebernya.
Krisna berujar, sekolahnya tak tinggal diam semenjak melihat tanda-tanda kekurangan siswa sejak beberapa tahun lalu. Caranya, sosialisasi ke sejumlah SD, bahkan bersedia menerima siswa dengan nilai di bawah rata-rata.
Tapi, apa daya karena cara-cara itu belum mampu 'menyelamatkan' sekolah dari imbas zonasi. Padahal, sebelum sistem itu diberlakukan, cukup banyak peserta didik baru di sekolahnya.
