WahanaNews-Jogja | DPRD Kota Yogyakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Relokasi PKL Malioboro yang direncanakan akan diresmikan.
Pansus tersebut bertugas menjadi perantara antara pemerintah dan PKL Malioboro, maupun sebaliknya.
Baca Juga:
Psikolog Ungkap Penyebab Suami Tak Mau Bekerja, Nomor 3 Mengejutkan
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, mengatakan pembentukan Pansus Relokasi PKL Malioboro itu dicanangkan sejak Januari.
"Siang nanti kami resmikan. Sebelum bapak ibu (PKL Malioboro) ke sini, kita sudah menggagas (Pansus Relokasi PKL Malioboro)," kata Danang seusai menerima audiensi PKL Malioboro, siang (17/1/2022).
Danang mengaku akan memerintahkan anggota pansus segera menjadi moderator antara PKL dengan Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini Wali Kota.
Baca Juga:
IKN Diserbu Wisatawan Saat Lebaran, Benarkah Lebih Cocok Jadi Destinasi Wisata?
Selain itu, Danang berujar, tidak menutup kemungkinan audiensi juga akan dilakukan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X).
"Bila memungkinkan saya juga akan mendorong untuk audiensi dengan gubernur," ujar Danang.
Pembentukan Pansus PKL Malioboro itu juga sebagai wujud realisasi dari tuntutan PKL Malioboro.
PKL Malioboro menilai cepatnya proses relokasi, hanya sekitar dua bulan, seperti tak masuk akal.
"Kami mendapatkan masukan dari PKL ini proses relokasi termasuk kilat. Makanya, Pansus saya minta bisa mencermati dinamika di lapangan," kata Danang.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (DPD APKLY), Wawan Suhendra, proses relokasi PKL Malioboro itu tidak transparan.
"Seperti ada yang ditutup-tutupi. Kami harapkan Pansus bisa membuka semua informasi," kata Wawan.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan pihaknya belum menentukan waktu relokasi PKL Malioboro.
Haryadi mengaku masih akan mengecek lokasi untuk relokasi.
"Saya belum bilang mulai relokasi kapan. Saya akan lihat dulu lokasi dari penataan ini apakah di Indra (eks bioskop Indra) sudah layak, di shelter selatan Garuda (eks gedung Dinas Pariwisata DIY) sudah layak," kata Haryadi saat ditemui di Pemkot Yogya, Senin (17/1).[non]
