Dijelaskan, bukan hanya instansi kepolisian saja yang akan menerapkan aturan itu.
Instansi lainnya yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan akta jual beli tanah juga nantinya masyarakat diwajibkan menyertakan bukti keikutsertaan anggota BPJS.
Baca Juga:
Hotman Paris Bela Ajaib Sekuritas dalam Kisruh Tagihan Rp 1,8 Miliar ke Investor
Kemudian para calon jemaah umroh dan haji juga demikian.
"Tetapi yang sudah siap untuk DIY ini baru BPN," katanya.
Pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait aturan baru tersebut dimaklumi oleh Prabowo.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Dukungan TNI Bangun Pembangkit Listrik Mikro Hidro untuk Listriki Masyarakat Papua Pedalaman
Ia pun menegaskan, ada atau tidaknya Inpres tersebut peningkatan pelayanan sudah menjadi komitmen BPJS Kesehatan.
"Peningkatan pelayanan jelas menjadi komitmen. Salah satunya pendaftaran sekarang bisa diakses melalui aplikasi JKN. Dan bagi yang tidak mampu bayar iuran kami sudah ada program rehab," ungkapnya.
Ssbagai informasi BPJS Cabang Yogyakarta membawahi tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.
