Jogja.WahanaNews.co, Yogyakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta masih menunggu putusan sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik (parpol).
"Tahapannya kami menunggu surat dari KPU terkait hasil putusan di MK gugatannya, seperti apa keputusannya," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa (14/5/2024).
Baca Juga:
Novel dkk Gugat UU KPK, Minta MK Tunda Seleksi Capim dengan Putusan Sela
Menurut Harsya, di Kota Yogyakarta terdapat satu gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan Partai Ummat di Dapil 1 ke MK.
Kepastian sengketa hasil pileg tersebut nantinya akan disampaikan MK ke KPU RI yang kemudian ditindaklanjuti KPU Kota Yogyakarta.
"Kalau (gugatan) tidak terpenuhi atau dismiss (ditolak) kami kemudian melakukan rapat pleno penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih," kata Harsya.
Baca Juga:
Bawaslu Mubar Sultra Gelar Launching Kawal Hak Pilih Pemilu Serentak 2024
Setelah caleg terpilih dan perolehan kursi parpol ditetapkan, menurut dia, secara legal formal parpol baru bisa mengajukan calon untuk maju pada Pilkada 2024.
Pasalnya, untuk dapat mengusung calon, parpol harus memiliki dukungan minimal 8 kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Menurut Harsya, parpol dapat berkoalisi untuk mememuhi syarat minimal tersebut.
"Kan minimal harus 8 kursi, nah dari perolehan kursi yang ditetapkan KPU Kota itulah parpol akan berpasangan dengan siapa atau berkoalisi untuk memenuhi syarat dukungan 8 kursi, baru bisa mendaftar," kata dia.
Meski masih menunggu PHPU di MK, menurut Harsya, masing-masing parpol sudah dapat berkonsultasi terkait mendaftarkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Pilkada 2024.
Sebelumnya, Harsya memastikan tidak ada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Yogyakarta yang maju lewat jalur independen pada Pilkada 2024.
Pasalnya, hingga masa penyerahan dokumen berakhir pada 12 Mei 2024, tidak ada yang mendaftarkan diri dan menyerahkan syarat dukungan minimal.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
