WahanaNews-Jogja, Kulon Progo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengajukan penambahan alat sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) potensi ancaman tsunami di wilayah itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Joko Satya Agus Nahrowi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan ancaman bencana tsunami pesisir Kulon Progo sepanjang 24 kilometer cukup mengkhawatirkan.
Baca Juga:
40 Anggota DPRD Kulon Progo Ikuti Orientasi untuk Memperkuat Pemahaman Fungsi
"Kami berupaya meminta bantuan ke BNPB untuk dipasang di kawasan pesisir. Beberapa bulan lalu disanggupi Direktorat Kedaruratan BNPB sebanyak 10 unit, dari 25 unit yang dibutuhkan," kata Joko Satya.
Ia mengatakan tsunami itu banyak dipicu oleh gempa bumi, dan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa setiap hari terjadi gempa bumi meski kecil-kecil.
Untuk mengantisipasi korban bencana tsunami, BPBD Kulon Progo telah melakukan sosialisasi di hampir semua desa di pesisir tentang bahaya tsunami, bagaimana menyikapi bila terjadi tsunami.
Baca Juga:
Warga Kulon Progo Dihebohkan Percobaan Bunuh Diri Wanita di Jalur Kereta Api
Karena keterbatasan anggaran dan rusaknya tujuh alat EWS bantuan dari BNPB, BPBD Kulon Progo meminta bantuan tambahan alat tersebut.
Adapun EWS yang masih bisa difungsikan yakni EWS bantuan dari BMKG yang dipasang di jalan bawah tanah Bandara Internasional Yogyakarta dan dekat tempat pemungutan retribusi pariwisata Pantai Glagah. Ia menyebut peringatan dini yang alami adalah kepekaan masyarakat.
"Mereka tidak perlu menunggu sirene, mereka harus segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman," katanya.
Sementara itu Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan untuk menghadapi kerawanan dan potensi bencana alam di daerah Kulon Progo yang rawan bencana, perlu kesiapsiagaan yang menyeluruh, sinergitas, dan kolaborasi. Hal ini akan membentuk wilayah yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana.
"Kami berharap tidak ada bencana. Namun kesiapsiagaan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan disiapkan," katanya.
[Amanda Zubehor]
