JOGJA.WAHANANEWS.CO, Yogyakarta - Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ni Made Dwipanti menegaskan bahwa kepemimpinan bukan semata soal menjalankan kekuasaan atau menggerakkan sistem, melainkan tentang menjaga keseimbangan kehidupan.
"Menjaga agar kemajuan tidak tercerabut dari keadilan, agar kewenangan tidak terpisah dari amanah, dan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kemaslahatan bersama," kata Ni Made membacakan sambutan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan VIII Pemda DIY di Yogyakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga:
Sekda Kota Gunungsitoli Lantik Kabid PSDK Dinkes, Minta Kinerja Terbaik dan Dedikasi
Ni Made mengatakan kepemimpinan abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kontrol, melainkan pada kemampuan 'sensemaking', kemampuan membaca realitas yang ambigu, merangkai makna, dan mengarahkan organisasi dalam ketidakpastian.
Di sisi lain, organisasi yang unggul hari ini bukan pula yang paling kuat, tetapi yang paling cepat belajar. Organisasi pembelajar yang mampu mengubah pengetahuan menjadi keunggulan strategis.
"Apa yang dalam bahasa modern disebut sebagai 'sensemaking' dan 'learning organization', sejatinya telah lama bersemayam dalam khazanah kepemimpinan khas Yogyakarta," katanya.
Baca Juga:
Sekda Kota Gunungsitoli Minta Kepala Perangkat Daerah Segera Siapkan Laporan Wajib Pemerintahan
Dia mengatakan mengabdi dalam dimensi kepemimpinan bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi memahami rasa, membaca situasi, dan menempatkan diri secara tepat. Inilah bentuk awal dari kepemimpinan berbasis kesadaran, kepemimpinan yang tidak hanya bekerja dengan akal, tetapi juga kepekaan batin.
"Kepemimpinan bukan sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi proses penyelarasan antara visi, etika, dan tindakan. Dalam terminologi global, inilah yang dikenal sebagai kepemimpinan yang digerakkan oleh makna, bukan sekadar target output," katanya.
Lebih lanjut, Ni Made mengatakan, dalam konteks birokrasi, kepemimpinan tidak lagi dapat berjalan secara sektoral. Tantangan publik, baik perubahan iklim, transformasi digital, maupun pelayanan sosial, menuntut pendekatan kolaboratif yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
