WahanaNews-Jogja | Pemerintah Kota Jogja melakukan penutupan pertokoan di Jalan Perwakilan, Kota Jogja mulai hari ini. Penutupan ini dianggap sangat mendadak dan belum ada solusi relokasi. Sedikitnya ada 21 toko yang ditutup. Berikut sederet fakta penutupan puluhan pertokoan tersebut.
21 Toko Ditutup
Baca Juga:
BNNP DIY Ungkap Jaringan Pengedar Ganja Medan-Yogyakarta dengan Modus Selai Roti
Sebanyak 21 toko di Jalan Perwakilan, Kota Jogja ditutup oleh Pemkot Jogja. Para pedagang sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan di kawasan tersebut. Hal itu sesuai dengan stiker yang ditempelkan di lokasi.
Di depan pertokoan itu juga dipasang barikade pagar besi. Menurut salah satu pedagang di Jalan Perwakilan, Rukamto, ada 21 toko yang ditutup hari ini. Rukamto mengatakan sampai hari ini belum ada solusi yang disepakati antara pihak pedagang dengan pemerintah.
"21 (pertokoan yang) ditutup, belum ada solusi," kata Rukamto saat ditemui wartawan, Rabu (4/1/2023).
Baca Juga:
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kenalkan Sejarah dan Nilai Tanah Kesultanan Lewat Pameran
Rukamto mengaku sudah menjalin kerja sama cukup lama dengan pemilik toko. Dia sudah memperpanjang sewa tokonya sampai 2023.
"Saya kerja sama dengan pihak yang punya toko, apalagi baru perpanjang (sewa) kemarin dua tahun pas sebelum COVID. COVID harus tambah lagi setahun. Masa kontrak kami habis 2023 bulan Oktober, sudah bayar sewa per kaveling Rp 70 juta ke pihak yang punya toko," ucapnya.
Penutupan untuk Jogja Planning Ground
Pengosongan kawasan Jalan Perwakilan sisi barat ini merupakan bagian dari proyek Jogja Planning Ground (JPG) yang akan dibangun pada 2024-2025. Selain di Jalan Perwakilan, gedung DPRD Provinsi DIY juga akan dikosongkan.
Rukamto mempertanyakan alasan penutupan pertokoan itu. Menurutnya penutupan toko-toko itu belum mendesak dilakukan hari ini. Selain itu juga belum ada keputusan soal tempat relokasi.
"Kalau ditutup seng lahannya kosong itu untuk apa? apa mau nggo ngingu kucing, wedus? (apa mau buat pelihara kucing, kambing)" ujarnya.
Kini Rukamto dan pedagang lain berupaya berdialog dengan pemerintah. Dia berharap ada kejelasan tempat relokasi.
"Ya ayo lah win-win solution, selesaikan masalahnya bersama. Belum (ada tempat relokasi). Harapan sampai 2024 satu paket pembangunan JPG," pinta Rukamto.
Pedagang Berharap Relokasi
Pedagang di kawasan Jalan Perwakilan, Malioboro, Kota Jogja berharap segera ada kepastian soal tempat relokasi. Sementara pihak Pemkot Jogja mengaku sudah pernah menawarkan opsi relokasi.
Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma mengatakan pihaknya tidak pernah menolak jika memang kawasan tempat mereka berdagang akan dikosongkan. Namun menurutnya, harus ada kepastian soal tempat relokasi.
"Intinya kita hanya meminta solusi, intinya itu, ketika solusi sudah hadir, kami sendiri mau kok pergi, pindah itu mau, tapi saat ini solusi kan tidak pernah dibicarakan, itu masalahnya," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Jogja, Rabu (4/1/2023).
Adi melanjutkan, pada hari ini pihaknya diundang oleh Pemkot Jogja untuk melakukan audiensi. Namun ketika sudah datang ke Balai Kota, pihaknya malah tidak dapat kejelasan.
"Jadi per hari ini sebenarnya kita diundang, kami sudah diagendakan untuk audiensi jam 10.00 WIB di Pemkot bertemu Pak PJ (Wali Kota), tapi entah kenapa saat kami sampai di sini itu kami tidak ditemui dan mereka bilang belum siap, belum ada schedule dan yang lain. Padahal kita jelas, kita itu ada schedule," ujarnya.
Pedagang Kesulitan Berdialog dengan Pemerintah
Adi juga menyampaikan pihaknya selalu mengalami kesulitan saat ingin berdialog dengan Pemda DIY maupun Pemkot Jogja. Adi mengaku pihaknya selalu terbuka dengan dialog, apalagi menyangkut relokasi.
"Ketika kita ke Pemkot dilarikan Provinsi, ketika ke Provinsi kita dilarikan ke Pemkot. Siapa yang bertanggungjawab?" ungkapnya.
Adi juga menyayangkan Pemkot Jogja yang menyebut di media bahwa pedagang Jalan Perwakilan tak mau direlokasi. Padahal menurutnya, belum pernah ada obrolan soal relokasi.
"Itu yang kita sayangkan juga, sampai sekarang itu kita belum pernah ngomongke soal relokasi kok bisa di media itu ada kata-kata seperti itu, apalagi kata-kata yang paling menyakitkan adalah menolak relokasi itu kan sakit, kita belum pernah diajak rembugan tahu-tahu kita dituduh menolak relokasi," pungkasnya.
Pemkot Sebut Sudah Tawarkan Relokasi
Terpisah, Pelaksana Jabatan (PJ) Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan pihaknya sudah pernah menawari tempat relokasi bagi pedagang-pedagang sejak Agustus 2022. Namun menurut Sumadi, para pedagang yang menolak tempat relokasi yang diajukan.
"Kita itu sudah menawarkan sejak Agustus, nawar terus," terang Sumadi kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Jogja.
"Kemarin kita sudah memberi alternatif mau direlokasi, tapi sampai sekarang anu terus rembukannya, sekarang kita sudah wegah (tidak mau), sejak Agustus lho," tambahnya.
Menurut Sumadi, pihaknya sudah memberi beberapa alternatif tempat relokasi bagi pedagang-pedagang di Jalan Perwakilan, seperti di Pasar Beringharjo lantai 3 dan Pasar Klithikan Pekuncen.
Penutupan Toko Dilakukan Mendadak
Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma menyayangkan penutupan dan penyegelan itu. Adi menyebut penyegelan dilakukan mendadak sehingga tidak manusiawi.
"Pemkot itu udah kehilangan marwah di mata kami, dalam ini mereka tidak prosedural dengan benar. Sekarang surat edaran diberikan pagi dan hari itu juga harus disegel ditutup. Apakah itu manusiawi buat kita?" ujar Adi kepada wartawan di Balai Kota Jogja, Rabu (4/1/2023).
"Kedua, barang kami masih ada di dalam semua itu. Jadi langsung disegel, dengan (aparat) gabungan seperti itu," tambahnya.
Sultan Sebut Pedagang Ilegal
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menegaskan bahwa para pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Jogja, ilegal. Para pedagang tak memiliki izin untuk membuka usaha di bangunan milik Keraton Jogja tersebut.
"Yang penting (mereka) ilegal, itu tanah Keraton, bangunan milik Keraton bukan milik Pemda. Kuncinya di Keraton," kata Sultan saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (3/1/2023).
"Jadi mereka nggak punya izin semua, nggak tahu mereka bayar pada siapa kalau sewa. Bukane piye? Wong kuncine ning nggone Mangkubumi (Bukanya gimana? Kuncinya ada di tempat Mangkubumi)," tambahnya.[zbr]
Sumber: DetikJateng
