Pihaknya juga membebaskan biaya retribusi bagi PKL terdampak relokasi untuk meringankan beban ekonomi mereka.
"Saya harap bisa kita memfasilitasi. Itu mereka juga gratis kok itu belum bayar wong kita yang masih membiayai," jelas Sultan.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Kemudian terkait penentuan lapak PKL, hal tersebut diserahkan kepada masing-masing paguyuban."itu diserahkan mereka itu sendiri," ucap Sultan .
Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta agar menempuh jalur dialog dengan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro.
Hal tersebut, untuk menanggapi keluhan soal lapak-lapak Teras Malioboro, yang dinilai kurang representatif, lantaran terlampau kecil.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogya, Antonius Fokki Ardianto menyampaikan, kedepannya para pedagang bakal melanjutkan hidup melalui lapak tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga, pemerintah harus memastikan kelayakan titik penataan itu.
"Mereka itu yang akan menempati sehari-hari di sana. Nah, harapan saya, kawan-kawan PKL, dan eksekutif, bersama-sama melihat situasi di lapangan. Apalagi, lokasinya itu proyek baru juga," cetusnya, Selasa (25/1/22).
Dengan duduk bareng, ucap Fokki, kedua pihak pun dapat saling memeri masukan, soal keresahan-keresahan yang dirasakan di masa transisi. Menurutnya, proses relokasi otomatis berjalan lancar, jikalau digulirkan secara fair, transparan, serta tak ada yang ditutup-tutupi.
