Eko juga menyoroti isu sensitif seputar penerimaan siswa baru, seperti kebijakan zonasi yang kini diganti dengan sistem domisili. Hal itu menurutnya menuntut adanya keterbukaan yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan, yang menjadi tanggung jawab langsung petugas informasi di sekolah.
"Transparansi itu penting, tapi harus disertai strategi. Jangan sampai keterbukaan malah menimbulkan polemik baru di masyarakat," tambahnya.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin Komitmen Tingkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik
Di akhir paparannya, Eko mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada penguatan peran PPID di sektor pendidikan, baik melalui regulasi, anggaran, maupun pengawasan pelaksanaannya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
