Jogja.WahanaNews.co, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, membantah bahwa pihaknya tidak melibatkan para pedagang dalam kebijakan relokasi PKL Teras Malioboro 2.
"Sudah rembukan, dari rencana pindah ke belakang Ramayana (Ketandan) sudah bicara," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (15/7/2024).
Baca Juga:
Pemerintah Kudus Pastikan Pemenuhan Elpiji Bersubsidi dengan HET Rp18.000 untuk PKL
Sultan mengatakan komunikasi yang dijalin adalah antara pemerintah selaku pengelola dan individu pedagang pengguna lapak di Teras Malioboro, sekalipun banyak dari mereka yang tergabung dalam paguyuban penampung PKL.
"Itu kan kontraknya individual, kita rembukannya juga sama individual. Bukan sama koperasi," imbuh Raja Keraton Yogyakarta itu.
Menurut Sultan, perlu pula dipahami bahwa sejak awal telah disampaikan bahwa para PKL beroperasi di Teras Malioboro 2 selama dua tahun saja semenjak relokasi dari kawasan pedestrian 2022 silam.
Baca Juga:
Disdag Balikpapan: Penertiban PKL di Pasar Pandansari Bagian Revitalisasi Pasar
Sebelumnya diberitakan, kericuhan terjadi di sentra Teras Malioboro 2, Kota Yogyakarta, Sabtu (13/7) malam. Insiden ini melibatkan para PKL dan sejumlah petugas keamanan kawasan Malioboro.
Kericuhan dipicu karena PKL Teras Malioboro 2 yang hendak berjualan di area pedestrian diadang oleh petugas keamanan kawasan Malioboro. Petugas menutup kedua gerbang Teras Malioboro 2, sehingga para pedagang tertahan di dalam dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Aksi para PKL yang kembali berdagang di trotoar dilatarbelakangi rasa kecewa mereka tak dilibatkan dalam banyak proses kebijakan relokasi pedagang Teras Malioboro 2. Mereka khawatir pemindahan ini akan berdampak pada omzet.
